Reaksi Untuk UU MD3

SEMARANG, Mediajateng.net- Pengesahan UU MD3 oleh parlemen DPR RI memicu gelombang protes. Selain mahasiswa di Kota Semarang, ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga melakukan langkah hukum terkait keputusan terbaru yang dikeluarkan perwakilan di senayan.

Bahkan, para aktivis PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang menuding disahkannya UU MD3 merupakan kedok kalangan legislator untuk membungkam kritik yang disuarakan rakyat Indonesia.

M Muslihin, seorang koordinator aksi perwakilan dari PMII Komisariat UIN Walisongo menyatakan apa yang sudah dilakukan DPR jelas-jelas telah membatasi kebebasan ruang demokrasi di Indonesia.

“Kami mendesak pemerintah segera menganulir pasal 122 huruf k tentang kewenangan DPR untuk mengambil langkah hukum terhadap perseorangan atau kelompok yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,” ungkap Muslihin, saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jateng, Jumat (22/2).

Ia juga mendesak pemerintah lekas mengapus pasal 73 tentang pemanggilan paksa yang dilakukan oleh DPR terhadap perseorangan maupun lembaga menggunakan aparat kepolisian.

Selain itu, ia meminta pemerintah merevisi pasal 245 tentang penambahan hak MKD dalam memberi pertimbangan terhadap pemanggilan anggota DPR yang terjerat kasus pidana.

“Kami juga mendesak supaya DPRD Jawa Tengah ikut menyuarakan tuntutan penolakan terhdap Revisi UU MD3,” tuturnya.

Grace Natalie menyatakan partai yang dipimpinnya juga telah mengambil langkah hukum terkait keputusan yang baru saja diambil oleh DPR.

“Tim di Jakarta tengah melakukan upaya hukum. UU MD3 membuat DPR ‘kebal’,” ungkapnya di Semarang.

Grace yang memimpin kegiatan rapat kerja yang diberi tajuk Kopdar Pengurus PSI di Jawa Tengah menambahkan, DPR sebagai wakil rakyat harus siap dikritik.

Tim Advokasi Partai Solidaritas Indonesia mulai, Jumat (22/2/18), resmi mengajukan gugatan uji materi alias judicial review terhadap pengesahan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang baru saja disahkan DPR.

Dini Shanti Purwono, Perwakilan Tim Advokasi DPP PSI mengaku optimistis gugatan partainya bakal dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengingat gelombang protes juga disuarakan banyak kalangan.

“Mulai hari ini pukul 14.00 WIB siang kita ajukan gugatan ke MK. Kita optimistis pasti dikabulkan. Sebab, kita merasa UU MD3 sudah menciderai keadilan rakyat. Kan ini juga enggak dari kita saja. Melainkan seluruh rakyat Indonesia merasa dihianati oleh wakil rakyatnya,” ujar mantan Stafsus Menkeu era Faisal Basri tersebut.

Ia menyayangkan sikap DPR yang sengaja memasang jarak dan membuat imunitas agar tak bisa disentuh oleh proses hukum. Hal ini, katanya bentuk antikritik terhadap masyarakat.

Senada, Ketua Umum PSI, Grace Natalie menyebut DPR telah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh konstituennya.

Gugatan yang dilayangkan partainya jadi salah satu opsi agar MK menyetujui revisi sejumlah pasal UU MD3 yang menuai kontroversi.

“Kalau sebuah kasus kita kawal bersama-sama, kita buka seluas-luasnya terang benderang, kita pantau terus. Saya rasa pihak yang mau mengambil keuntungan akan berpikir untuk ikut campur dalam proses ini,” paparnya.

Pasal-Pasal UU MD3 yang digugat PSI mulai Pasal 73, 122 huruf k, dan 245 ayat 1. Pasal 73 mengatur pelibatan Kepolisian RI (Polri) untuk memanggil paksa orang yang dipanggil DPR. Pasal 122 huruf k, mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil langkah hukum kepada seseorang yang dianggap merendahkan kehormatan DPR.

Pasal 245 ayat (1) juga ikut digugat karena menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD.(fajar-Mj)