Pengawasan Kurang, Ijin Hotel Awann Sewu Perlu Dievaluasi

Semarang, Mediajateng.net, – Kalangan DPRD Kota Semarang menilai kejadian robohnya tembok pembanguan Hotel Awann Sewu, yang mengakibatkan empat pekerja meninggal, diduga karena kurangnya pengawasan dari dinas yang memberikan ijin pembangunan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Wahid Nurmiyanto usai rapat dengan Dinas Tata Ruang (Distaru), Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan DPMPTSP Kota Semarang terkait rencana sidak ke lokasi pembangunan Hotel Awann Sewu, kemarin.

Menurutnya, sidak ke Hotel Awann Sewu terpaksa ditunda karena masih ditutup (police line) lokasinya pasca insiden kecelakaan pekerja beberapa hari sebelumnya.

“Ijin sebenarnya sudah beres dan komplit, misalnya KRK, IMB, UKL UPL, Ijin Lingkungan, dan Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Sudah keluar tahun 2018 lalu,” katanya kepada mediajateng, Selasa (28/7).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, kejadian yang menewaskan pekerja proyek beberapa waktu lalu, setelah dibedah ternyata bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari dinas terkait yang memberikan ijin.

“Setelah ijin keluar, seharusnya dinas terkait menidaklanjuti dengan proses pengawasan. Bukan diawasi saat bangunan jadi, misalnya sesuai tidak dengan ijin yang ada. Pengawasan ini juga bertujuan agar ijin yang dikeluarkan memiliki wibawa,” bebernya.

Wahid mencontoh, terkait ijin IMB misalnya, jika ijin yang keluar berbentuk segi empat. Harus dilakukan pengawasan saat pembangunan, misalnya spesifikasi yang tidak sesuai dengan ijin yang dikeluarkan.

“Jangan-jangan bangunnya dibikin persegi panjang. Kan harus ada pengawasan,”tegasnya.

Intinya, masalah pengawasan menjadi awal mula tewasnya empat pekerja di hotel tersebut. Menurutnya, ijin lingkungan yang terbit memiliki dasar UKL UPL, didalamnya menyebutkan bangunan eksisting harus dirobohkan. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, bangunan lama tidak dirobohkan dengan alasan agar debu pembangunan tidak keluar.

“Harusnya sebagai sebuah regulasi harus dilaksanakan. Tapi nyatanya tidak,”keluhnya.

Sementara itu, dari sisi Andalalin yang dikeluarkan oleh Dishub, minimal hotel harus menyediakan 35 parkir mobil dan beberapa motor. Nyatanya dilapangan hanya tersedia sekitar 18 mobil. Hal ini pun dianggap menyimpang karena akan menganggu kenyamanan lalu lintas.

“Sayangnya Dishub tetap mengeluarkan ijin dengan memberikan toleransi. Kalau dari sisi teknis, pengembangan harus mematuhi,” ucapnya kecewa.

Wahid meminta agar dinas terkait bisa meninjau ulang ijin lingkungan dan andalalin sebelum proyek pembangunan dilanjutkan. (ot/mj)