Lasmi Indaryani Minta Program Padat Karya Tunai Tersebar Secara Adil

Jakarta, Mediajateng.net, – Anggota Komisi V DPRI, Lasmi Indaryani, mengapresiasi program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang terus mempercepat penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) di 900 kecamatan.

Menurutnya, program yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19 itu, harus tersebar secara adil dan proporsional.

Demikian disampaikan Lasmi Indaryani dalam rapat kerja secara online Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Jakarta, Rabu (06/5/20202).

“Kami apresiasi program Padat Karya Tunai adalah prioritas di relokasi anggaran. Namun saya mohon program ini tersebar dengan adil. Jangan sampai salah sasaran,” ujarnya dengan tegas.

Lasmi mengatakan, pentingnya harus tersebar secara adil, selain karena program tersebut anggarannya sangat besar, ia melihat sepertinya ada ketidakberimbangan daerah penerima. Ia mencontohkan pada program peningkatan irigasi.

“Saya tunjuk langsung saja pada program PSDA, program irigasi. Itu ada data BMKG, beberapa daerah yang terdampak kemarau, misalnya di daerah dapil kami bahwa daerah kami adalah yang terdampak kemarau tapi kenapa daerah yang terdampak kemarau (alokasi anggarannya) lebih kecil dari daerah yang tidak ada dampak kemaraunya,” bebernya.

Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan juga dalam rapat kerja tersebut bahwa yang ia sampaikan merupakan aspirasi dari masyarakat yang berasal dari daerah pemilihannya (dapil) yakni Dapil Jateng VII yang meliputi Banjarnegara, Purbalingga dan Kebumen.

“Saya minta pemerintah, dalam hal ini Kementrian PUPR, memperhatikan hal tersebut seperti penyaluran dan pengawasan yang matang, berdasarkan data yang akurat, agar nantinya program padat karya tunai (PKT) tersebar adil dan tepat sasaran. Yaitu untuk daerah yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.

Seperti diketahui, Kementerian PUPR terus mempercepat penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT) di 900 kecamatan. Pembangunan infrastruktur kerakyatan dengan skema Padat Karya Tunai, salah satunya dilaksanakan melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Tahun 2020, anggaran program tersebut sebesar Rp 11,2 triliun utamanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, misalnya peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

“Setiap tahapan pelaksanaan Program Padat Karya dilakukan sesuai dengan Protokol COVID-19, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan,” pesan Menteri Basuki. Saat ini program PISEW sudah memasuki tahap sosialisasi kepada masyarakat untuk persiapan pelaksanaan fisik pembangunannya.

Kegiatan PISEW diselenggarakan melalui bentuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat/Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) sehingga memberikan kontribusi dalam pengurangan angka pengangguran dan penyediaan lapangan kerja saat masa Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini.  Secara nasional dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2019), PISEW telah menyentuh 2.564 kecamatan dengan total anggaran Rp 1,75 triliun. (ot/mj)