Kunci Sukses Pimpin Semarang, Mas Hendi: Tak Perlu Marah-marah

SEMARANG, Mediajateng.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang di bawah kepemimpinan Hendrar Prihadi untuk kesekian kalinya memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terakhir, pemerintahan yang dipimpin oleh pria yang akrab disapa Hendi ini memperoleh predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2017.

Menjalankan aktifitas kegiatan dan agenda di Pemkot Semarang sesuai prosedur yang ada. Itulah yang menjadi kunci Mas Hendi atas diperolehnya predikat WTP tersebut.
“Manusia itu bukan sosok yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau ketemu hal yang kira-kira ada keragu-raguan di dalam menerapkan anggaran, maka saya selalu menyarankan kepada teman-teman untuk koordinasi dengan BPK, atau BPKP atau bahkan dengan teman-teman aparat penegak hukum. Itu terus kita lakukan dengan kontinu. Dan alhamdulillah, rapat kami kemarin WTP lagi,” tegas Hendi di sela-sela ‘Nagbuburit Karo Ngekek’ Standup Comedy Dalam Rangka HUT 20 Tahun FWPJT di Halaman Pemprov Jateng Jalan Pahlawan Kota Semarang Selasa (29/5) malam.
Hendi pun tidak merasa dirinya selalu dipantau atau dipelototi oleh BPK. Malahan, dirinya sadar betul bagaimana tugas dan kewajiban BPK untuk melakukan fungsinya sebagai auditor dari keuangan di Pemkot Semarang.
“Nggak lah. Kita kan masing-masing memahami, BPK tugasnya memang melakukan audit terhadap anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot), propinsi (Pemprov) atau kabupaten (Pemkab) atau isntansi yang lain. Dan kami tugasnya wajib merencanakan, mengganggarkan dan sampai melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Yang jelas kita minta masukan BPK pada saat ada hal yang teman-teman ragu saat menjalankan,” ungkapnya.
Selain selalu berkoordinasi dengan BPK, Hendi yang mengaku jabatan Wali Kota adalah jabatan outsourching lima tahunan itu menyatakan jika jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Semarang yang tahu persis dan mendalami apa tugas dan peran sebagai petugas birokrasi.
“Begini, saya mengibaratkan sebagai seorang pegawai outshorching, lima tahunan, pemilihan perpanjang lagi lima tahun. Kalau teman-teman di birokrat, mereka itu pejabat karir. Mulai dari staf sampai kemudian karir tertinggi bisa jadi sampai Sekda,” ujarnya.
Bahkan, dengan nada merendah, Hendi mengaku dirinya kalah jauh kemampuan dan profesionalitasnya dibanding jajaran ASN di Pemkot Semarang. Sehingga, peran dirinya sebagai kepala daerah adalah memotivasi para ASN, mulai dari tingkatan rendah sampai jabatan tertinggi yaitu Sekda di Pemkot Semarang untuk bekerja secara maksimal dan profesional.
“Artinya, secara kemampuan, pada saat masuk mereka jauh lebih bagus daripada saya. Tugas kami hanya memotivasi me-manage, supaya kemampuan teman-teman bisa keluar secara optimal dan profesional,” terangnya.
Sehingga, Hendi mengaku tidak perlu dengan marah-marah jika sedang mengingatkan tugas dan kewajiban dalam kinerja para ASN di lingkungan Pemkot Semarang.
“Jadi, buat apa marah-marah sama mereka, karena mereka punya hal yang saya rasa kemampuanya tidak perlu diragukan. Yang perlu kita lakukan hanya mengingatkan. Hei, kemampuanmu belum keluar semua lho, ayo ditokke kabeh, ben Kotane tambah maju dan Alhamdulillah hari ini kayaknya semuanya berjalan dengan baik,” pungkas Hendi.