Media Jateng, Klaten – Optimistis dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi bahwa lima puluh persen dari 8.523 unit koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayahnya sudah berbadan hukum, bakal beroperasi pada tahun 2025.
“Ada 11 unit di tempat kita yang sudah berjalan (mockup), sudah terima sertifikat dari menteri koperasi,” kata Luthfi usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Indonesia di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin, 21 Juli 2025.
Yang sudah berjalan dan menjadi percontohan di Jawa Tengah ada 11 yaitu KDMP Bentangan, Wonosari, Klaten; KDMP Sumbung, Cepogo, Boyolali; KDMP Bengkal, Kranggan, Temanggung; KDMP Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo.
Serta ada KDMP Bawang, Kabupaten Banjarnegara; KDMP Ponggok, Polanharjo, Klaten; KDMP Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar; KDMP Tampirwetan, Candimulyo, Magelang; KDMP Sidamulya, Wanasari, Brebes;KDMP Sukobubuk, Pati; dan KKMP Banyuanyar, Banjarsari, Kota Surakarta.
“Target sampai akhir tahun paling tidak separuh sudah beroperasi, (meski) tidak semua langsung operasional. Minimal bertahap dan berlanjut kita penuhi,” kata Luthfi.
Ia berharap, dengan peluncuran koperasi tersebut, mampu mengungkit potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ahmad Luthfi menjelaskan, masing-masing kepala daerah, mulai gubernur, bupati/wali Kota, sampai kepala desa dan lurah, sudah mendapatkan perintah dari Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh koperasi yang dibentuk.
Pertama, pengawasan dalam urusan badan hukum. Terkait hal ini, seluruh koperasi desa dan kelurahan di Jawa Tengah sudah berbadan hukum. Kedua, pengawasan terkait kesiapan sarana-prasarana seperti infrastruktur maupun produk unggulan yang ada di daerah setempat.
“Kita sesuaikan. Oleh karena itu, nanti seluruh koperasi akan segera membentuk gerai-gerai,” kata dia.
Koperasi desa dan kelurahan Merah Putih setidaknya memiliki tujuh gerai usaha. Meliputi apotek, Klinik kesehatan, agen Pos Indonesia, simpan pinjam, sarana pertanian dan peternakan, gerai bahan pokok penting termasuk elpiji, dan gerai lainnya.
Pengawasan yang dilakukan juga terdiri atas pendampingan terhadap koperasi desa/kelurahan. Pendampingan tersebut dilakukan secara simultan dan bertahap, sesuai kemampuan dan perkembangan koperasi.
“Jadi tidak serta merta langsung siap. Minimal sarana infrastruktur kita perkuat dulu untuk operasional koperasi. Kita dampingi, bisa tiga bulan, bisa empat bulan, sampai terus berkembang,” paparnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih se-Indonesia. Dari jumlah tersebut sudah ada 108 koperasi yang beroperasi, termasuk di dalamnya dari Jawa Tengah. Targetnya, dua bulan ke depan, 11 ribu koperasi siap beroperasi.
“Hari ini kita mulai sejarah, koperasi dari yang lemah menjadi kekuatan untuk menyejahterakan masyarakat dan mengangkat perekonomian,” kata Prabowo saat peluncuran. (*)
