Anggota DPR RI: Orientasi Pendidikan Indonesia Melenceng!

SEMARANG, Mediajateng.net – Pendidikan di beberapa daerah Indonesia sudah mengalami disorientasi. Bukan lagi mengedepankan kualitas, namun sudah melenceng jauh ke orientasi komersial.
Hal tersebut tidak terkecuali pada ranah pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN). Disorientasi tersebut kian jelas dengan adanya tuntutan revenue atau keuntungan finansial. “Kalau demikian bagaimana kualitas pendidikan kita bisa diandalkan? Ini sudah melenceng jauh,” demikian keluh anggota DPR RI, Abdul Fikri Faqih, kemarin dalam diskusi publik refleksi UKT dan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), di gedung C kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Unversitas Diponegoro.
Lebih menyedihkan lagi, lanjut Fikri, perhitungan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dikelola dengan tidak terbuka. Menurut Fikri, harus ada evaluasi perhitungan UKT yang diterapkan tiga tahun ke belakang. “Salah satu evaluasi tersebut adalah tidak menaikkan UKT untuk golongan masyarakat tidak mampu di setiap PTN untuk seluruh golongan UKT. Perlu juga pelibatan pemangku kepentingan dalam proses penentuan UKT, khususnya mahasiswa,” kata dia.
Selain itu, Fikri menyampaikan bahwa bentuk evaluasi lain dari penyelenggaraan UKT tersebut adalah adanya kesempatan banding untuk penyesuaian UKT bagi mahasiswa di setiap semester. “Disisi lain, penting juga dilakukan penyederhanaan penggolongan UKT dan interval UKT yang harusnya proporsional dan konsisten,” tandas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Kebijakan ini merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang, Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Merujuk pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, UKT merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. “Pada kenyataan di lapangan, masih banyak mahasiswa yang secara ekonomi masuk dalam golongan kurang mampu namun dikenai UKT On Top atau tarif tertinggi,” ungkap Fikri.
Mahasiswa, lanjut Fikri, pasti merasa keberatan dengan penerapan sistem tersebut. Menurutnya, penetapan UKT ditentukan dengan mempertimbangkan keuangan orang tua. “Melihat kondisi ini, pemerintah harus segera turun tangan untuk memastikan mekanisme subsudi silang yang tepat sasaran,” pungkasnya. (MJ-058)

Comments are closed.