Perda RTRW Belum Juga Disahkan, Hambat Pelayanan Publik

Revisi Perda RTRW yang tak kunjung selesai sejak 2017 menghambat pembangunan di Kabupaten Cilacap. Salah satunya pembangunan gedung baru Kejaksaan Negeri (Kejari). Lelang fisik yang terbentur belum selesainya revisi Perda RTRW berdampak pada melesetnya target pembangunan kantor Kejari yang seharusnya selesai tahun ini.

Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Cilacap, Tri Ari Mulyanto mengatakan, lelang fisik seharusnya sesuai target yakni dilakukan awal Maret 2021 ini. “Perencanaan sudah selesai, kemudian lelang fisik. Tapi tidak bisa karena Perda RTRW belum selesai,” kata Tri Ari Mulyanto, Selasa (9/3/2021).

“Target kami sebelum akhir tahun gedung baru sudah jadi. Tapi kalau revisi (Perda RTRW) belum selesai, ya berarti molor. Geudung baru ini bukan hanya untuk kajari saja, tapi juga perkantoran pemkab, polres, dan fasilitas umum,” katanya.

Agar revisi Perda RTRW cepat diselesaikan, pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Ketua DPRD dan Bupati Cilacap pada Kamis (4/3/2021) lalu.

“Tapi sekarang belum ada balasan. Harapan kami dalam waktu dua minggu ke depan sudah ada penyelesaian sehingga lelang fisik bisa dimulai. Pembangunan bisa selesai tepat waktu agar Desember atau Januari sudah bisa digunakan,” ujarnya.

Pihaknya berharap, Pansus revisi Perda RTRW DPRD Kabupaten Cilacap bisa segera menyelesaikannya. Jangan sampai justru menghambat pembangunan yang peruntukannya untuk kepentingan Pemkab sendiri.

“Di sisi lain kalau pembahasan revisi Perda RTRW berlarut-larut, akan merugikan calon investor dan pihak luar akan mengecap Cilacap tidak proinvestasi kan repot,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pansus revisi Perda Kabupaten Cilacap No 9 Tahun 2011 tentang Rencana RTRW 2011 – 2031, Didi Yudi Cahyadi mengatakan, progres Raperda RTRW saat ini sudah sekitar 95 persen. Saat ini, pihaknya tinggal mengmabil revisi Perda dari Kementerian ATR/BPN.

Menurutnya, revisi Perda RTRW telah digarap sejak 2017 silam. “RTRW kan sudah sejak 2017 karena pengajuannya terhenti di periode lalu. Otomatis, eksisting di lapangan sudah berubah. Jadi minta diaudit lagi agar lebih maksimal dalam revisi Perda RTRW ini,” katanya.

Ada 9 poin yang direvisi dalam Perda RTRW Kabupaten Cilacap. “Ini tinggal nunggu disposisi dari kementerian dan berangkat ke Jakarta. Mungkin minggu ini. Setelah itu semua peta dan draft raperda akan diajukan ke pimpinan dan di-paripurna-kan,” ujarnya. (MJ/50)