Peralihan Kewenangan SMA/SMK ke Pemprov Mengkhawatirkan

Semarang,Mediajateng.com– SMA/SMK swasta dikhawatirkan akan terbengkalai seiring alih kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi terlebih Pemprov Jateng masih fokus pada sekolah negeri.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv mengakui jika sekolah swasta belum diperhatikan melalui alokasi anggaran yang proporsional karena alasan anggaran. Dia pun menyayangkan kebijakan yang masih melakukan dikotomi antara lembaga pendidikan negeri dan swasta ini.

Dia melihat, kebijakan anggaran hanya dialokasikan untuk TPP Pendidik dan tenaga kependidikan PNS serta honorer di sekolah negeri. Sementara untuk swasta, belum teralokasikan anggaran, baik sarana dan prasarananya melalui pos hibah.

Seharusnya, pemprov harus bersikap adil. Tidak perlu memandang apakah itu SMA/SMK negeri atau swasta. “Padahal, dulu konsepnya akan memerhatian guru nonPNS, sekolah swasta, sarana dan prasarana, hingga siswanya. Jadi pemprov harus berkomitmen. Anggaran pendidikan dibagi secara proporsional.,” katanya, Jumat (16/12).

Dia merasa ada dilema dalamp penganggaran ini. Sebab selama ini pemerintah menuntut sekolah swasta mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Setidaknya sama dengan alumnus sekolah negeri. Sementara kenyataannya sarana dan prasarana sekolah swasta tidak diperhatikan. Masih banyak yang belum memadahi. Kesejahteraan guru juga masih banyak di bawah UMK.

“Masyarakat sudah maksimal dalam pembiayaan sekolah masing-masing. Jadi butuh suntikan kebijakan anggaran dari pemerintah untuk mendongkrak sarana prasarana sekolah,” ungkap pria yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Pusat..

Zen juga mengungkapkan, memang anggaran pendidikan di Pemprov sudah 20 persen lebih, namun masih termasuk Gaji dan BOS, padahal anggaran itu dari APBN yang diakuisisi oleh Provinsi. “Kami berharap ke depan anggaran pendidikan harus ditingkatkan di luar gaji dan BOS. Tetapi lebih di fokuskan untuk pemenuhan SPM (standar pelayanan minimum) di delapan standar pendidikan,” katanya.

Seperti diketahui, Pemprov Jateng pada APBD 2017 telah meningkatkan anggaran untuk Pendidikan dan Kebudayaan dengan total mencapai Rp 4,519 triliun. Anggaran itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada APBD murni 2016, urusan pendidikan dialokasikan Rp 485,60 miliar. Sedangkan urusan kebudayaan dialokasikan Rp 95,60 miliar.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan, meningkatnya anggaran itu karena diberlakukannya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni ada alih fungsi kewenangan pendidikan dari daerah ke provinsi. “Dalam nota keuangan RAPBD Provinsi Jateng tahun anggaran 2017 telah mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan khusus dan menengah tersebut,” katanya.

Anggaran tersebut diperuntukan pada penyediaan pengembangan kelembagaan (Pendampingan BOSDA) sejumlah Rp 189,70 miliar atau Rp 150 ribu per siswa per tahun, serta untuk pendidikan khusus sejumlah Rp 2,38 miliar.

Selain itu, pemberian TPP bagi guru dan tenaga kependidikan, serta penyediaan honor bagi guru dan tenaga kependidikan Non PNS sesuai UMK yang memenuhi persyaratan. (MJ-058)

Comments are closed.