Paripurna Skors, Begini Nasib Raperda Penyertaan Modal Kabupaten Grobogan

Grobogan-mediajateng.net – Rapat paripurna Senin (4/6) DPRD Kabupaten Grobogan awalnya berjalan lancar. Namun, pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) 2018 dan 2019 ini, terjadi diskusi yang cukup alot. Hal itu menjadikan rapat tersebut sempat diskors beberapa menit.

Wakil ketua DPRD, M. Nurwibowo mengatakan penyebab diskors pada jalannya rapat dikarenakan masing-masing ketua fraksi melakukan rapat internal dengan komisi B. Hal itu dilakukan karena ada dua pandangan terkait pembahasan dua raperda tersebut.

Dikatakan Nurwibowo, dua persepsi dalam pembahasan raperda tersebut dibahas dan dilimpahkan ke panitia khusus (Pansus) dengan membentuk kelengkapan dewan atau cukup di bahas di komisi B.

‘’Diskorsnya rapat paripurna hanya untuk menyamakan persepsi bersama. Hasil lobi antara masing-masing ketua fraksi dengan pengusul di ruang Komisi B disepakati dibahas melalui Pansus,’’ kata politisi F-PKB ini.

Dalam rapat paripurna ini, Bupati Grobogan, Sri Sumarni menyampaikan hak jawabnya terkait penyelenggaraan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah. Hal itu sebagaimana tertuang pada PP No 122/105.

 ‘’Sesuai kewenangannya untuk memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,’’ katanya.

Menurutnya, Pemkab perlu mengikuti program hibah air minum yang diselenggarakan Pemerintah Pusat sebagai satu upaya untuk mencapai target 100 persen akses aman air, nihil kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Karena itu, perlu adanyanya penambahan penyertaan modal pada PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan tahun 2018.

Terkait dengan rencana itu , Sri menyatakan penambahan penyertaan modal merupakan hibah dari Pemerintah Pusat yang sifatnya dana talangan. ‘’Nantinya akan diganti oleh Pemerintah Pusat. Berbekal pengalaman sebelum-sebelumnya, mudah-mudahan pelaksanaannya nanti berjalan dengan baik,’’ orang nomor satu di Kabupaten Grobogan ini.

Dijelaskan juga,  tambahan penyertaan modal tersebut akan digunakan untuk penambahan cakupan sambungan rumah (SR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Toroh, Kradenan, Pulokulon, Brati, Gubug, Tegowanu, Geyer, Purwodadi, dan Godong, dengan total sebanyak 1.250 SR.

Sementara, dalam raperda tentang Penyertaan Modal 2019, Sri Sumarni menyatakan dalam Perda Provinsi Jateng No 2/2014 menyatakan pemegang saham PT Jamkrida adalah Pemerintah Daerah, KPRI Bhakti Praja, dan pihak lain.

‘’Kemudian diterangkan pula oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa pemegang saham PT. Jamkrida Jateng diprioritaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah,’’ tambahnya.

Selain PDAM, penambahan penyertaan modal juga dibutuhkan PD BPR Bank Purwa Arta. Menurut Sri Sumarni, dalam Perda Pemkab Grobogan No 16/2012 menyebutkan modal dasar PD BPR Bank Purwa Artha adalah sebesar Rp 15 miliar.

‘’Saat ini telah disetor sebesar Rp13.737.350.000, sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp1.262.650.000. Meski demikian, hasil kajian investasi yang dilakukan Tim Penasehat Investasi dari Pengajar UGM, PD. BPR Bank Purwa Artha dinyatakan dalam kondisi yang sehat,’’ ujarnya. (ag-mj)