Media Jateng, – Semarang – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang mendapat tambahan anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) sebesar Rp15 Miliar pada APBD Perubahan 2025.
Tambahan anggaran ini tentu untuk memberikan jaminan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat Semarang yang kurang mampu.
Selain penambahan anggaran UHC, juga dilakukan penguatan jangkauan fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat satu.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengapresiasi pelaksanaan UHC yang bisa menjamin pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Namun, ia menyoroti, masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum terjangkau program UHC. Salah satunya di daerah yang jauh dari pusat kota.
“Adanya UHC ini Pemkot sudah melaksanakan program kesehatan gratis bagi warga, tapi masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum tercover,” kata Pilus, sapaan akrabnya, Sabtu (28/6/2025).
Dia mengatakan, Dinas Kesehatan masih punya pekerjaan rumah (PR) yakni harus bisa masuk ke masyarakat yang belum tersentuh.
Selain itu, citra pengobatan gratis yang perawatannya terkesan dibatasi juga harus dihilangkan. Tak hanya itu, antrian kamar serta antrian UGD yang membuat masyarakat mengeluh juga harus diperbaiki.
Pilus meminta agar ada pemerataan layanan kesehatan di daerah yang jauh dari pusat kota.
Dengan dibangunnya RSUD Tipe D Mijen, lanjut dia, bisa mendekatkan fasilitas kesehatan terutama untuk warga di daerah pinggiran.
Namum, dia meminta Dinkes agar fasilitas yang ada di Mijen harus diseterakan dengan di RSUD KRMT Wongsonegoro (RSWN).
“Ada yang sambat kalau pakai pengobatan gratis, belum sembuh sudah suruh pulang. Nah ini bikin mereka trauma. Selain itu saya harap pemerataan kesehatan juga dilakukan, misal warga Gunungpati, Mijen kalau ke RSWN kan jauh. Saya minta fasilitas di RSUD Mijen bisa ditingkatkan atau dan setara,” jelasnya.
DPRD Kota Semarang terus melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya. Namun perlu ada pendekatakan kepada kelompok rentan ataupun wilayah pinggiran yang belum tercover.
Adanya Call Center 112 yang bisa dimanfaatkan oleh warga untuk mengakses layanan kesehatan pun harus disosialisasikan ke masyarakat.
“Kita harus melakukan pendekatan ke kelompok rentan ini, salah satunya dengan sosialiasi call center 112 yang bisa merekomendasikan pasien yang harus rawat inap. Ini sangat bagus, karena masyarakat tidak harus mencari sendiri,” pungkasnya.(**)
