Juan Rama : Aset Pemkot Yang Jadi Sengketa Jangan Sampai Lepas

Semarang, mediajateng.net, – Banyaknya aset Pemkot Semarang yang menjadi sengketa dan bahkan sejumlah aset terancam hilang menjadi perhatian khusus kalangan dewan. Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Juan Rama, meminta Pemkot Semarang berupaya maksimal dalam mempertahankan aset agar tidak lepas dan dikuasai warga maupun pihak ketiga.

Demikian disampaikan Juan Rama menyikapi adanya sengketa tanah dan bangunan yang merupakan aset Pemkot Semarang, seperti Pasar Kanjengan Blok A, B, E, dan F, Pasar Rejomulyo Lama (Pasar Kobong), Lapangan Kalicari, serta pertokoan Bubakan yang saat ini dalam upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Pemkot harus maksimal mempertahankan asetnya, jangan sampai lepas. Karena jika sampai lepas maka akan kehilangan aset dan itu menjadi kerugian negara,” kata Juan Rama, Senin (10/8/2020).

Banyaknya aset yang bersengketa, menjadi catatan tersendiri baginya. Ia mengatakan seharusnya Pemkot Semarang lebih fokus mengurusi berbagai aset yang dimiliki. Pasalnya, Pemkot telah mengucurkan banyak anggaran baik untuk pembangunan di area aset maupun peruntukan lainnya.

“Di persidangan, Pemkot kan bisa pakai data-data yang dimiliki terkait aset itu. Nah kalau dalam gugatan kok sampai kalah, itu menjadi evaluasi bagian hukum,” tandasnya.

Politikus PKB ini menambahkan, setiap aset pasti memiliki sejarah panjang. Jika dilihat dari sejarahnya, aset yang bersengketa merupakan milik pihak ketiga atau swasta, maka Pemkot tak perlu mempertahankannya. Namun jika aset tersebut murni milik Pemkot, maka harus dipertahankan bagaimanapun caranya.

“Saya sebagai anggota DPRD, justru menanyakan kenapa ada aset yang bersengketa. Jika itu aset pemkot, maka sodorkan data kepemilikan di persidangan seperti perjanjian atau sertifikat hak milik yang menyatakan itu aset,” tambahnya.

Seperti yang telah diberitakan, ada empat aset yang masih menjadi sengketa di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Menurut Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Semarang Satrio Imam, pemkot kalah dalam sengketa dengan pihak ketiga tersebut. “Semua kalah di pengadilan tapi kami terus mengupayakan banding dan kasasi untuk aset-aset tersebut,” ujarnya.

Untuk sengketa Pasar Kanjengan Blok A, B, E, dan F di amar putusan PN, Pemkot Semarang tidak berhak atas aset tersebut. “Tapi, untuk Blok C dan D, kita menang, dan dinyatakan aset itu milik Pemkot Semarang,” tuturnya.

Sementara untuk Lapangan Kalicari seluas lebih dari 2 ribu meter persegi, Pemkot Semarang belum berencana melakukan upaya hukum lanjutan. Untuk aset Pasar Kobong, Imam menjelaskan Pemkot Semarang dianggap melawan hukum pada tahapan banding tingkat pertama. Saat ini, Pemkot Semarang tengah melakukan upaya kasasi.

Imam melanjutkan, untuk kompleks pertokoan Bubakan, Pemkot Semarang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum saat di pengadilan. “Dan pada saat kita berperkara di pengadilan ada alat bukti yang menyatakan bahwa Hak Pengelolaan (HPL) kita itu dimatikan. Akhirnya, putusan di pengadilan tingkat pertama kita kalah,” ujarnya.

Sementara itu Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Semarang secara resmi telah mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri (PN) Semarang atas sengketa tanah dan bangunan di Komplek Bubakan Baru, Kelurahan Purwodinatan, Kota Semarang.

Memori kasasi diajukan Kejari Semarang selaku jaksa pengacara negara (JPN) mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang pada Kamis (6/8/2020) lalu.

“Iya kemarin kami serahkan memori kasasi sengketa tanah dan bangunan di Komplek Bubakan Baru,” kata Kasi Datun Kejari Kota Semarang, Dyah Ayu Wulandari.

Ayu, sapaannya, mengungkapkan sengketa tersebut antara Pemkot Semarang melawan 14 warga yang menempati tanah dan bangunan di Komplek Bubakan Baru. Dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Semarang, sengketa dimenangkan oleh 14 warga.

Namun, menurut Ayu, banyak pertimbangan dan bukti yang diabaikan majelis hakim yang dipimpin hakim ketua Shari Jatmiko. Sehingga, Pemkot Semarang dinyatakan kalah dalam sengketa tersebut.

Selain itu, Ayu menilai, putusan banding hakim melampaui batas kewenangan. Serta hakim dinilai lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan.

Ayu menjelaskan, fakta yang ada berdasarkan surat keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bernomor 511.333.1049 tertanggal 31 Agustus 1992, tentang kontrak usaha dalam rangka peremajaan komplek pertokoan komplek Bubakan.

Serta, berdasarkan surat perjanjian nomor 602/12/tahun 1992 antara Pemkot Semarang dengan PT Pratama Erajaya, disebutkan bahwa kedua belah pihak sepakat menetapkan jangka waktu kontrak bagi tempat usaha selama 25 tahun terhitung hak guna bangunan (HGB) induk atas nama PT Pratama Erajaya yang diterbitkan di atas hak pengelolaan (HPL) atas nama Pemkot Semarang.

“Dengan jangka waktu kontrak 25 tahun, maka kontrak sudah habis waktunya pada 2018 lalu. Dengan berakhirnya kontrak, maka tanah kembali ke Pemkot Semarang sebagai aset,” tuturnya. (ot/mj)