Dorong Penegakan Hukum, LRC KJHAM Gelar Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Semarang – Mediajateng.net

Setiap terjadi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, korban adalah yang paling merasakan dampak. Baik dampak secara fisik, seksual, maupun psikologis. Untuk mendorong penanganan secara maksimal, Direktur LRC – KJHAM, Dian Puspitasari mengatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus segera disahkan dengan fokus tidak lain adalah korban tindakan kekerasan seksual itu sendiri.

“Sampai saat ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak menuai langkah maju ditingkat DPR, bahkan tidak ada indikator regulasi yang jelas didalam aturan tersebut. Didalamnya hanya mengatur penanganan serta penegakan hukum untuk kasus kekerasan seksual untuk kategori pemerkosaan. Tidak cukup mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga, termasuk diantaranya adalah pemaksaan perkawinan.”tutur Dian dalam acara Media Brefing Kampanye 16 Hari AntiKekerasan Terhadap Perempuan, di kawasan Singosari, Semarang, Jumat ( 24/11 )

Akibat sempitnya indikator regulasi dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual jelas akan membuat penanganan tindak kekerasan menjadi tidak maksimal dan tidak bisa ditindaklanjuti secara hukum. Mendorong hal ini terwujud, LRC – KJHAM akan menggelar gerakan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, mulai tanggal 25 November – 10 Desember 2017.

Dalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan nantinya akan digelar berbagai acara diskusi publik terkait situasi kekerasan terhadap perempuan, melibatkan kalangan ulama perempuan, dan pameran foto.

“Dari sini, masyarakat akan melihat secara jelas bahwa tindak kekerasan seksual bukan melulu bermula dari persoalan pakaian. Baik mereka yang memakai pakaian terbuka bahkan hingga mereka yang menutup aurat, sama – sama menjadi korban.”tambah Dian

Dari catatan LRC KJHAM selama ini Jawa Tengah masih masuk dalam posisi 10 besar dalam angka kasus tindak kekerasan seksual dengan jumlah sebanyak 496 angka kasus melibatkan 871 korban. 85 persen diantara terjadi dengan pelaku yang memiliki relasi keluarga dengan korban.Respon cepat penegak hukum menjadi faktor pendukung kasus tindak kekerasan seksual tertangani secara maksimal. Dibandingkan Provinsi Bengkulu, yang hampir setiap hari terjadi kasus tindak kekerasan seksual. (MJ-303)