Dinilai Langgar HAM, LSKP Jateng Desak Bupati Demak Batalkan Perda Perangkat Desa

DEMAK, mediajateng.net – Sejumlah aktivis Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP) Jawa Tengah mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Demak, Selasa (11/8/2020). Mereka mendesak agar Bupati Demak membatalkan Perda Demak Nomor 8 Tahun 2020 karena dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM).

 

Menurut Muhammad Rifai Direktur LSKP Jateng, Perda Demak Nomor 8 Tahun 2020 perubahan atas Perda Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang baru disahkan pada Tanggal 20 Juli 2020 tersebut ada beberapa pasal dan ayat perubahan diduga banyak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan diatasnya serta tidak ada dasar hukumnya.

 

Rifai menyebut, dalam pasal 9 ayat 1 item i terkait salah satu persyaratan calon peserta perangkat desa yang berbunyi ” pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan /atau tim seleksi bermaterai cukup”. Itu bertentangan dengan UUD 45 pasal 27 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

 

Kemudian di pasal 20 Perda Nomor 8 Tahun 2020 2020 perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 ayat 1 yang berbunyi “tim pengisian wajib berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa untuk menunjuk pihak ketiga guna melaksanakan seleksi calon perangkat desa”, sangat bertentangan dengan semangat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana semangat otonomi desa dikebiri oleh perda dengan bentuk intervensi pemerintah daerah.

 

Bentuk intervensi lainnya di pasal 40 yang berbunyi “terhadap calon perangkat yang telah mengikuti proses pengisian perangkat desa dan dinyatakan lulus namun saat itu belum dilantik oleh Kepala Desa maka dengan diberlakukan peraturan daerah ini kepala desa wajib melaksanakan pelantikan, kecuali ada keputusan lain dari pengadilan’.

 

“Kalau buat regulasi harus benar benar menegakan aturan, bukan regulasi hanyaa sekedar regulasi saja. Maka kami minta Bupati Demak batalkan Perda Nomor 8 Tahun 2020,” kata Rifai yang akarab disapa Jamus.

 

Rifai melanjutkan, pada Perda Nomor 8 terutama pasal 41 dimana sekretaris desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, LSKP Jateng bahwa hal itu bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntah Daerah serta PP Nomor 45 Tanun 2007 tentang Pengangkatan Sekdes menjadi PNS, juga UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

 

“Sekdes yang diangkat menjadi PNS dan saat ini di desa masih menduduki posisi sekdes diduga ilegal. Karena itu tarik mereka (sekdes PNS) ke staf -staf kecamatan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku,” kata Rifai.

 

“Bupati harus berani menegakkan aturan di bumi para wali ini. Kalau ini tidak diindahkan oleh Pemkab Demak, kami akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terkait perda tersebut,” ujar Rifai.

 

Sedianya para aktivis LSKP Jateng ingin beraudiensi dengan Bupati Demak M Natsir dan Sekda Demak Singgih Setyono, namun keduanya tidak dapat ditemui dan mereka diterima oleh Kabag Hukum Pemkab Demak , Kendarsih Iriani.

 

Menurut Kendarsih, terkait penegakan regulasi, Satpol PP sudah bekerja semaksimal mungkin guna penegakan aturan di Kabupaten Demak. Kemudian terkait regulasi yang telah diundangkan, akan diberitahukan ke OPD terkait agar dilaksanakan.

 

“Kalau jenengan tidak puas monggo pakai jalan masing – masing. Silakan kalau mau uji materi. Tapi , diluar itu kita tetap berkomunikasi dengan baik,” kata Kendarsih.