Bawaslu : Cegah Corona, Tahapan Pilkada Ditunda

Semarang, Mediajateng.net, – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang menunda tahapan pilkada dengan menghentikan sementara semua jajaran baik di tingkat kecamatan dan kelurahan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi merebaknya pandemi virus corona (COVID-19) di Kota Semarang.

Menurut Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin, penghentian sementara masa tugas Panwaslu Kecamatan dan sekretariat serta Panwaslu  Kelurahan ini berdasarkan SE Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) No. 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan SK KPU RI No. 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

“Penghentian ini sampai batas waktu yg belum ditentukan. Itu sebagai langkah pencegahan semakin menyebarnya virus Covid-19, “ujarnya.

Amin melanjutkan sudah terbit pula Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP)  Nomor 13.A Tahun 2020 mengenai perpanjangan masa darurat. Oleh karena itu pihaknya akan mengikuti arahan dan petunjuk dari Bawaslu RI.

“ Kami sudah terbitkan Surat Keputusan pemberhentian sementara sejak 30 Maret 2020 dan efektif berlaku sejak saat itu.  Ini jauh-jauh sudah kami sosialisasikan kepada jajaran kami sehingga menjadi acuan bersama, “ tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator divisi hukum, humas dan hubal Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman menambahkan, melihat pandemi Covid 19 yang hingga saat ini belum terkendali, bahkan makin meluas sehingga dalam hal tahapan pilkada selanjutnya, diperlukan payung hukum baru berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

“Sambil menunggu arahan lebih lanjut terkait hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Pemerintah serta Penyelenggara Pemilu mengarah pada penundaan secara menyeluruh tahapan, ” ujarnya.

Arief menyampaikan turunan hasil RDP muncul skenario atau opsi dalam pelaksanaan pemungutan suara antara lain Opsi A tanggal 9 Desember 2020, Opsi B tanggal 17 Maret 2021 dan Opsi C tanggal 29 Desember 2021 sehingga Perpu dibutuhkan secara cepat agar terdapat kejelasan opsi mana yang akan diambil oleh pemerintah. (ot/mj)