Media Jateng, Semarang, – Sebanyak 12 pejabat pimpinan tinggi pratama dilantik oleh Wali Kota Semarang di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pelantikan yang berlangsung di Ruang Lokakrida, Gedung Balai Kota Semarang, Jumat (6/2/2026).
Menyikapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendukung proses penataan birokrasi dan penguatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Semarang.
Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo menyambut baik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik. Secara umum, pihaknya berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab barunya. Mereka diminta bekerja profesional sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Selamat bertugas kepada seluruh pejabat yang dilantik. Kami berharap amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen untuk meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Semarang,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).
Secara khusus, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang menaruh perhatian pada OPD yang menjadi mitra kerja Komisi B. Yakni Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Adapun, OPD mitra Komisi B yang dipimpin pejabat baru tersebut meliputi Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Aniceto Magno Da Silva dan Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang, Arwita Mawarti serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Diah Supartiningtias.
Joko Widodo menegaskan, Komisi B siap segera menjalin kerja sama yang intensif dengan para kepala OPD tersebut. Ini untuk memastikan program dan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan daerah dapat tercapai.
“Khusus untuk mitra Komisi B, kami berharap bisa langsung bekerja bersama. Target-target yang sudah ditetapkan, baik dalam peningkatan pendapatan asli daerah, penguatan sektor perdagangan dan industri, maupun percepatan investasi dan perizinan, harus segera diterjemahkan dalam langkah konkret,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi yang kuat antara DPRD dan OPD menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga akuntabilitas pelaksanaan program.
“Komisi B akan menjalankan fungsi pengawasan dan kemitraan secara konstruktif. Tujuannya satu, memastikan kebijakan dan program OPD benar-benar berdampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang,” pungkasnya.(ot/mj)
