Media Jateng, Semarang, – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Kadarlusman menyebut jika postur APBD yang ada di Pemkot Semarang, sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau pro rakyat.
Demikian diungkapkan Kadarlusman dalam sebuah dialog di Quest Hotel Simpang Lima, pada Rabu (20/8/2025). Tema dalam dialog tersebut adalah Mewujudkan Postur APBD Kota Semarang, yang Pro Masyarakat.
Hadir dalam acara tersebut sebagai narasumber adalah Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, Sekretaris Bappeda Kota Semarang, Lutfi Eko Nugroho, serta Akademisi dari Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang, Dr Tri Lestari.
“Postur APBD murni ataupun perubahan sudah ideal, dan sudah berpihak ke masyarakat. Kami selalu mendorong Pemkot agar APBD bisa seimbang dan ideal, nah bisa dibilang saat ini sudah sangat berpihak,” kata Pilus, sapaan akrab Kadarlusman.
Pilus menjelaskan, salah satu program yang baru saja diturunkan Pemkot, yakni Dana Bantuan Operasional RT Rp 25 juta per tahun, yang cair di Bulan Agustus ini disambut meriah oleh masyarakat.
“Kegiatan Agustusan nampak gegap gempita, yang terpenting masyarakat tidak ditarik iuran, sehingga tidak membebani,” bebernya.
Indikator lain, lanjut Politikus PDI-Perjuangan ini, adalah beberapa program unggulan seperti Pendidikan dan Kesehatan yang cukup besar. Selain itu dari sisi sarana dan prasarana serta infrastruktur yang anggarannya cukup besar.
“Kalau masyarakat tidak menikmati ya percuma, tapi aplikasinya memang sudah baik dan dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Pilus mengaku, jika ada program pemerintah yang kurang berpihak, DPRD akan mengkritisi. Misalnya anggaran belanja pegawai yang terlalu besar, dan tidak bisa dirasakan masyarakat.
“Misalnya kalau untuk infastruktur kecil dan kurang dari 40 persen ini membuat kondisi Kota terpuruk. Untuk itu program yang dibuat harus berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara untuk penerapan aspirasi masyarakat, lanjut Pilus, ada beberapa sumber yang bisa dimanfaatkan, misalnya untuk sektor pendidikan, kesehatan ataupun infastruktur, seperti ke kepala daerah, masing-masing OPD, pokir dewan, serta Musrenbang.
“Jadi aspirasi bisa ke dewan, wali kota, OPD, atau lewat kelurahan melalui Musrenbang,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Bappeda Kota Semarang, Lutfi Eko Nugroho menjelaskan jika postur APBD di Pemkot Semarang, masuk tiga besar yang paling sehat di Jateng.
Indikator paling mudah, lanjut dia, adalah postur belanja pegawai yang angkanya dibawah 30 persen. Anggaran terbesar adalah untuk pembangunan, kesehatan dan pendidikan.
“Anggaran terbesar alokasinya di pembagunan, kesehatan dan pendidikan. Termasuk perluasan UHC dan kebutuhan dasar lainnya,” jelasnya.
Dari pendidikan kata dia, Pemkot Semarang sudah memberikan pendidikan gratis di tingkat TK sampai SMP swasta. Dari kesehatan semua warga di cover UHC, lalu ada subsidi transportasi yakni Trans Semarang, sebesar Rp 290 miliar.
“APBD perubahan tahun ini senilai 6,3 Miliar, dari PAD Rp 4 triliun, lalu dana bagi hasil dan lainnya. Sedangkan bantuan DAU pusat diangka Rp 1 triliun lebih,” pungkas dia.
Sementara itu menurut Dr Tri Lestari, jika postur belanja pegawai di Pemkot dibawah 30 persen, ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. (ot/mj)
