Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Riza Azmi. Foto: Mediajateng.net/ Wahyu P
Media Jateng, Semarang– Program Koperasi Desa Merah Putih terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga saat ini, lebih dari 80 ribu koperasi telah terbentuk dari sisi kelembagaan dan badan hukum di seluruh Indonesia.
Program tersebut kini memasuki tahap lanjutan berupa pembangunan hingga operasional koperasi berbasis modern.
Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Riza Azmi, menyampaikan bahwa fase awal pembentukan kelembagaan telah dilalui.
Saat ini, pemerintah tengah fokus pada tahap kedua yang mencakup pembangunan fisik serta pengoperasian koperasi.
“Fase pertama sudah terlewati, sekarang kita masuk ke fase pembangunan dan operasional. Sudah ada sekitar 7.000 bangunan koperasi yang siap beroperasi,” ujarnya dalam acara “Cerita Koperasi Desa Jadi Berita Bermakna” di Semarang, Rabu 6 Mei 2026.
Menurutnya, pemerintah menargetkan peluncuran sekitar 30 ribu gedung gerai koperasi pada Juli atau Agustus 2026.
Gerai tersebut nantinya akan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat berbasis koperasi di berbagai daerah.
Meski demikian, pengembangan koperasi desa berbasis modern masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya akses infrastruktur pendukung seperti listrik dan internet, yang menjadi kebutuhan dasar dalam sistem koperasi digital.
“Untuk membangun koperasi modern, kita butuh dukungan listrik dan internet. Ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata juga menjadi hambatan. Riza menyebut, masih terdapat kesenjangan kemampuan digital antarwilayah yang perlu diatasi melalui pembinaan dan edukasi berkelanjutan.
Di sisi lain, persoalan ketersediaan lahan turut menjadi kendala, terutama di wilayah perkotaan. Pada tahap awal, pembangunan koperasi membutuhkan lahan minimal sekitar 1.000 meter persegi.
Namun, pemerintah tengah menyiapkan desain alternatif untuk lahan dengan ukuran lebih kecil.
“Terkait lahan di bawah 1.000 meter persegi, saat ini sedang disiapkan skema dan desainnya,” katanya.
Untuk mendukung penguatan koperasi, pemerintah juga telah memberikan berbagai kemudahan, baik dari sisi regulasi maupun akses kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan sistem pengelolaan koperasi, termasuk dukungan manajerial dan pembiayaan melalui skema yang melibatkan berbagai pihak, seperti Agrinas.
Program Koperasi Desa Merah Putih sendiri menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam menciptakan ekosistem ekonomi berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan penguatan kelembagaan, infrastruktur, serta digitalisasi, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi hingga ke tingkat desa.
“Ke depan, kami optimistis koperasi desa bisa berkembang lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Riza. ***
