Pemanfaatan obligasi di Jateng masih rendah

SEMARANG, Mediajateng.net – Obligasi atau penerbitan surat hutang oleh pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan, sudah menjadi hal yang umum di tingkat nasional.

Namun di wilayah Jawa Tengah, belum ada satu pun pemerintah kabupaten maupun kota yang memanfaatkan sistem keuangan obligasi untuk mendongkrak sektor pembangunannya.

Untuk mendorong hal tersebut,  Kantor Regional 3 Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, meluncurkan layanan Contact Center Obligasi Daerah pada tanggal 1 Februari 2018.

“Pasar keuangan menjadi prioritas OJK di tahun 2018. Obligasi daerah yang diterbitkan setiap pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, menjadi bagian program kami. Layanan contact center Obligasi Daerah menjadi saranan informasi paling akurat, mudah diakses,efektif, dan komprehensif.” demikian penjelasan Gonthor R. Aziz, selaku Project leader OJK untuk Pendalaman Pasar Keuangan, Selasa (6/2).

Obligasi daerah sudah sejak dua tahun ini menjadi bagian promosi ke tengah masyarakat. Untuk memiliki obligasi, masyarakat harus mendapatkan informasi secara jelas dan detil bagaimana manfaat dan keuntungannya.

Penerbitan obligasi daerah sendiri, menurut penjelasan Kepala Bagian OJK Bidang Penilaian Perusahaan Non – Pabrikan, Ludy Arlianto, membutuhkan tahapan cukup panjang sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Mulai dari bagaimana anggarannya, proyek apa saja yang dapat didanai oleh obligasi.

“Obligasi derah harus memiliki kelengkapan kajian visibility studies. Sehingga masyarakat  maupun individu mendapatkan manfaatnya. Di Jawa Tengah, diperkirakan baru ada lima proyek pembangunan yang menggunakan sistem obligasi daerah.” kata Ludy

Secara nasional obligasi pemerintah dalam kurun waktu 2013- 2017 terus mengalami tren kenaikan sebesar 20,67 persen dengan total nilai sebesar 7,5 trilyun rupiah.