Media Jateng, Pati – Study Tour tidak saja dikeluhkan orang tua siswa di Provinsi Jawa Barat. Namun, pro – kontra pelaksanaan untuk siswa juga muncul di Jawa Tengah.
Pelaksanaan Study Tour bagi siswa, saat ini masih banyak dilakukan oleh sekolah swasta atau dibawah binaan yayasan. Keluhan orang tua terkait Study Tour oleh sekolah, disampaikan saat Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Taj Yasin pada Harlah NU ke-79 di Kabupaten Pati.
Wagub Jateng Taj Yasin, menanggapi pro-kontra masyarakat akan study tour atau juga dikenal dengan karya wisata dan wisuda yang diselenggarakan pihak sekolah.
Keluhan ungkap Wagub Jateng disampaikan pihak orang tua terkait dari sisi keselamatan siswa saat perjalanan serta besarnya biaya yang harus ditanggung orang tua siswa.
“(Kegiatan) study tour harus betul-betul memerhatikan keselamatan anak-anak,” katanya usai menghadiri Istighosah Harlah NU ke-79, Halal bihalal, dan pelepasan calon jemaah haji tahun 2025 di Masjid Al Barokah Luboyo, Bumiayu, Kabupaten Pati, Senin, 12 Mei 2025.
Wagub asal Kabupaten Rembang itu mengaku, menerima sejumlah masukan perihal keberatan masyarakat soal penyelenggarana study tour apabila membebani keuangan. Pun dengan wisuda sekolah.
“Ada yang menyampaikan ‘pak itu kan yang diwisuda yang mampu pak’. Artinya jangan sampai membebankan orang tua. Pada prinsipnya, sekolah tidak boleh membebankan (orang tua). Itu (dasar)yang harus kita pakai,” kata Wagub Jateng Taj Yasin.
Terkait keluhan, Wakil Gubernur Jawa Tengah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng membuka kanal aduan. Tujuannya untuk pencegahan potensi pungutan liar (pungli) atau cari untung sendiri berkedok study tour.
Lebih lanjut, terkait pelarangan study tour, Pemprov Jateng memang punya ketentuan sejak 2020. Khususnya untuk sekolah di bawah naungan Pemprov Jateng, yakni SMA/SMK, dan SLB. Akan tetapi, Taj Yasin mengatakan, aturan tersebut masih bisa untuk dikaji ulang.
“Memang ini masih tarik -ulur untuk dikaji ulang,” tambah Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin.
Pemprov Jateng, kata dia, bakal mengkaji plus- minusnya dari kegiatan study tour. Hal ini melihat, karena ada hal baik di mana siswa/i bisa melakukan pembelajaran luar ruang dengan mengenal daerah lain.
Sisi positifnya, pelajar bisa mengenal destinasi sejarah/wisata di kota atau provinsi lain yang selama ini belum diketahui.
“Terkait pengkajian ini dilibatkan sejumlah OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) Pemprov Jateng seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, serta Dinas Perhubungan (Dishub),” imbuh Gus Yasin, panggilan lain Walik Gubernur Jawa Tengah.
Lebih lanjut, dalam waktu dekat, pihaknya ingin disiapkan strategi-strategi dalam perumusan kebijakan.
Misalnya di Dishub ada program edu-trip dengan memanfaatkan layanan bus trans Jateng disepanjang koridor yang beroperasi. Kemudian Disporapar dapat mengemas pariwisata berbasis edu-wisata berkolaborasi dengan Disdikbud.
Adapun, dari sisi negatif, kata Taj Yasin, kesiapan dan kelaiakan armada bus harus menjadi tugas banyak pihak. Baik pemerintah, hingga biro perjalanan wisata agar memastikan armada laik jalan.
Pada sisi ekonomi, bila study tour dilarang total, dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya kegiatan ekonomi daerah.
“Utamanya pada sektor pariwisata, mulai dari usaha transportasi, penginapan/hotel, suvenir, serta usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) juga bisa berkurang,” katanya.
Permasalahan Study Tour pertama mencuat di Jawa Tengah. Larangan diberlakukan lantaran adanya pendemi Covid 19. Larangan Study Tour kembali mencuat akhir tahun lantaran kecelakaan rombongan siswa di Subang Jawa Barat.
Larangan muncul lantaran kecelakaan menewaskan 11 siswa dan mengakibatkan 17 siswa luka luka. Kecelakaan kembali memunculkan wacana pelarangan study tour dari Jawa Tengah.
Adanya penolakan, larangan akhirnya hanya diberlakukan bagi SMA dan SMK Negeri dibawah pengelolaan Pemprov Jawa Tengah. Alasan siswa tidak dipungut biaya memungkinkan pelarangan study tour di sekolah Negeri.
Larangan Study Tour kembali mencuat dari Jawa Barat beberapa bulan terakhir. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berani mengeluarkan kebijakan terkait penghentian pelaksanaan piknik oleh pihak sekolah.
Larangan Study Tour bahkan mendapat penolakan dari sejumlah siswa dan pelaku pariwisata khususnya tour and Travelling. Namun bagitu Gubernur Jawa Barat tetap memberlakukan larangan Study Tour bagi siswa di Jawa Barat.*
