Media Jateng – Banjarnegara – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Pendopo Dipayudha Adigraha, Kamis 27 Maret 2025.
Musrenbang ini menjadi langkah awal dalam implementasi visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, dengan tujuan membangun pondasi dan menciptakan ekosistem kerja yang mendukung Banjarnegara yang maju dan sejahtera.
Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana, dalam sambutannya menekankan bahwa tahun 2026 memiliki peran strategis dalam membangun struktur anggaran dan mekanisme kerja yang efektif guna mewujudkan visi daerah.
“Kami berharap, dengan pondasi dan ekosistem yang kuat, akan tercipta model kerja yang baik dan birokrasi yang semakin melayani masyarakat. Dengan demikian, kehadiran pemerintah dapat dirasakan secara nyata dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di tengah masyarakat,” ujar Bupati Amalia Desiana.
Sehubungan dengan penyusunan RPJMD 2025-2029, Bupati Amalia juga menyampaikan bahwa rancangan awal dokumen tersebut telah melalui tahap konsultasi publik pada 21 Maret 2025 dan telah diserahkan kepada Ketua DPRD Banjarnegara untuk dibahas lebih lanjut sebelum dikonsultasikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
Fokus RKPD 2026: Pemerataan Pembangunan dan Pemulihan Ekonomi
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) Banjarnegara, Yusuf Agung Prabowo, menjelaskan bahwa RKPD Tahun 2026 menjadi tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 sekaligus tahun pertama RPJMD 2025-2029.
Dengan tema “Peningkatan Pemerataan Pembangunan Wilayah guna Membangun Pondasi Perencanaan Strategis,” RKPD 2026 akan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan pemulihan ekonomi, serta perbaikan infrastruktur.
“Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta menurunnya kualitas infrastruktur menjadi isu utama yang harus kita atasi bersama,” ungkap Yusuf Agung Prabowo.
Dalam forum Musrenbang ini, peserta diminta untuk memberikan saran dan masukan guna menyepakati berbagai aspek perencanaan pembangunan daerah, termasuk prioritas pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, serta indikator dan target kinerja.
Partisipasi Berbagai Pemangku Kepentingan
Musrenbang RKPD 2026 dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan dari kabupaten tetangga seperti Wonosobo, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Pekalongan, dan Batang.
Selain itu, turut hadir Kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, perwakilan instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, akademisi, serta sektor swasta dan dunia usaha.
Tahapan Penyusunan RKPD 2026
Sejak akhir tahun 2024, penyusunan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2026 telah melalui beberapa tahapan, antara lain:
Penerbitan Surat Edaran Bupati pada 23 Desember 2024 mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan, Penyusunan rancangan awal RKPD pada Desember 2024, Konsultasi publik pada 16 Januari 2025.
Desk dengan OPD pada 13-30 Januari 2025, Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada 4-11 Februari 2025, Penginputan usulan masyarakat melalui SIPD RI, dengan total usulan sebanyak 1.825 dari Musrenbang Kecamatan dan 1.933 usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD.
Harapan dan Komitmen Pemerintah
Bupati Amalia Desiana menegaskan bahwa semua masukan dalam Musrenbang ini akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan tahun 2026.
Ia juga menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran OPD agar mencermati setiap saran yang diberikan demi penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan.
“Dengan mengucapkan Bismillahirohmaanirrohim, saya nyatakan Musrenbang RKPD Tahun 2026 resmi dibuka. Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan membimbing kita dalam pelaksanaan Musrenbang ini, sehingga menghasilkan program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Banjarnegara,” tutup Bupati Amalia.
Musrenbang RKPD Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi ajang sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat Banjarnegara.***
