Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Pegawai Pemkot Semarang Kembali WFH

Semarang, mediajateng.net, – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kembali memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi para aparatur sipil negara (ASN) mulai Senin (14/9). Keputusan ini berdasarkan surat edaran (SE) Nomor B/3518/061.2/IX/2020.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Litani Satyawati, penerapan WFH kembali diterapkan lantaran angka penyebaran Covid-19 di Kota Semarang masih tinggi.

“Kita tidak ingin mengendalikan penyebaran dan resiko penularan di kantor pemerintahan, pertimbangan diambil kebijakan WFH dari situ,”katanya.

Litani menegaskan, kebijakan ini diambil bukan karena adanya klaster baru di lingkungan Pemkot Semarang. Menurutnya malah sebagai langkah antisipasi berulangnya klaster atau kembali terjadinya klaster virus korona.

“Bukan karena ada klaster baru, kita lakukan antisipasi. Hanya ada satu sampai dua orang yang melakukan isolasi mandiri,”tegasnya.

Dengan kebijakan WFH ini, lanjut dia, setiap organisasi perangkat derah (OPD) hanya melakukan tugas dikantor maksimal 25 sampai 30 persen saja. Sistemnya adalah dua hari bekerja di kantor, dan satu hari bekerja dirumah.

“Nanti siapa yang WFH atau bekerja dikantor, menurut kebijakan dari kepala OPD masing-masing. Presensi juga wajib dilakukan oleh ASN yang WFH, jika tidak akan dihitung membolos,” tambahnya.

Meskipun bekerja dari rumah, lanjut Litani, bukan berarti ASN bebas tugas pekerjaan serta dilarang berpergian selama bekerja dirumah. Selain itu ASN juga wajib menyelesaikan pekerjaan, jika dibutuhkan untuk kepentingan kedinasan pun harus segera kembali ke kantor. Sistem ini, tidak berlaku bagi pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator.

“Alat komunikasi pun harus aktif. Kalau ada yang melanggar, kepala OPD akan diminta memberikan sanksi, misalnya pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau yang lainnya, tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada,” paparnya.

Terkait berapa lama diterapkan WFH ini, berlaku mulai Senin (14/9) kemarin sampai batas batas waktu yang belum ditentukan, serta akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Semarang. (ot/mj)