Fadli Zon: 17 Target Pembangunan Harus Sejalan dengan Kerangka SDGs

Purwokerto, mediajateng.net – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon melakukan Sosialisasi Diplomasi Parlemen BKSAP SDGs Day Selasa (21/9/2021) di Pendopo Sipanji Purwokerto. Menurutnya pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah harus sejalan dengan kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SGDs).

Fadli Zon menjelaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menandatangani tujuan pembangunan berkelanjutan (SGDs) pada tahun 2015. Negara negara di seluruh dunia, salah satunya Indonesia termasuk dalam kesepakatan tersebut.

“Indonesia dalam hal ini melalui Bappenas, sementara di DPR melalui BKSAP harus patuh. Jadi, pembangunan di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat daerah itu ada 17 target supaya tidak ada seorang pun tertinggal di dalam pembangunan dalam konteks atau kerangka SDGs ini,” katanya menjelaskan.

Ia menambahkan bahwa pembangunan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, harus dalam kerangka SDGs. Fadli Zon lantas mencontohkan poin ke-16 SDGs tentang pemerintahan, poin ke-7 tentang energi terbarukan atau berkelanjutan, dan lain-lain.

“Jadi, target-target SDGs ini nanti sampai 2030. Sekarang ini dalam rangka dekade untuk aksi menuju ke situ,” ujarnya.

Ia berharap program-program pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah, sejalan dengan kerangka SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak dari pemerintah, parlemen, dan masyarakat pada umumnya.

Jika hingga saat ini, kata Fadli Zon, ada sebagian daerah yang sudah ikut dalam kerangka SDGs dan masih ada pula yang belum ikut SDGs atau masih sendiri-sendiri walaupun poin-poinnya sama.

Ia mengharapkan tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut dapat tersosialisasi dengan banyak sehingga kerangkanya bisa dalam kerangka SDGs.

“Kami di BKSAP ini, di DPR, bagian yang diplomasi antarparlemen. Jadi, kegiatan ini juga dalam rangka menyinergikan kepentingan-kepentingan daerah,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Misalnya, kalau ada kaitannya dengan luar, perguruan-perguruan tinggi yang mempunyai hubungan dengan perguruan tinggi di luar negeri, pihaknya bisa ikut menjembatani.

Menurut dia, hal itu disebabkan diplomasi parlemen merupakan salah satu tugas dari DPR dan ada nomenklaturnya di parlemen-parlemen seluruh dunia.

Saat ini, sejumlah daerah yang telah sesuai dengan kerangka tersebut sudah berjalan, ada yang sudah sesuai dan masih ada juga beberapa daerah yang belum sesuai, oleh sebab itu, saat ini Fadli mengupayakan sosialisasi di tiap-tiap daerah. (MJ/50)