Media Jateng, Semarang, – Pemerintah Kota Semarang diminta untuk bisa memperkuat kolaborasi dengan semua stakeholder, termasuk peran institusi perguruan tinggi dalam membangun Kota Semarang.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Dyah Tundjung Pudyawati pada Jumat (4/7/2025).
“Kami mendorong Pemkot Semarang untuk keterbukaan publik dan transparansi. Dan membuka ruang dialog untuk membahas perencanaan kebijakan dengan keterlibatan semua pihak, seperti Musrembang, RPJMD dan membahas APBD yang sudah kami lakukan,” kata Tunjung, sapaannya.
Kedepan, lanjutnya, dengan adanya keterbukaan ini bisa menjadi dasar dalam mendorong semua stake holder untuk ikut bersama membangun Kota Semarang secara konstruktif.
“Kolaborasi ini bisa memungkinkan yang tidak dibiayai APBD bisa tetap dijalankan dengan kerjasama pihak kampus maupun menggandeng swasta,” jelasnya.
Lebih lanjut, dewan juga turut mengevaluasi program kerja Pemerintah Kota Semarang.
“Sesuai tugas dan fungsi kami menjadi pengawas pelaksanaan program, serta bisa jadi jembatan atau fasilitator agar tidak hanya dijalankan pemkot saja, namun dijalankan dari masukan semua elemen,” tegasnya.
Sekretaris Bappeda Kota Semarang, Luthfi Eko Nugroho mengatakan, Pemerintah Kota Semarang menyambut baik semua pihak bisa berkolaborasi bersama. Pasalnya, Sumber Daya Manusia (SDM) memang tidak seinovatif yang ada di dunia kampus, kemudian juga terkait keuangan, sehingga harus berkolaborasi.
“Kami bersyukur karena Kota Semarang mendapatkan anugerah yang memiliki banyak perguruan tinggi negeri dan swasta yang bisa dimanfaatkan. Yang mana, hal ini sesuai dengan arah prioritas kebijakan RPJMD Kota Semarang 2025-2029, yakni penanganan infrastuktur termasuk pengurangan banjir, mengembangkan ekonomi daerah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara, Prof Firmansyah, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip menjelaskan, pihak kampus, termasuk Undip, membuka diri untuk kerjasama dengan Pemkot Semarang.
“Kami senang jika diajak terlibat untuk memodernisasi peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan tinggi, sehingga kampus memiliki peran besar dalam pembangunan,” ujarnya.
Seharusnya, lanjutnya, kampus bisa masuk dalam sistem yang direncanakan pemkot, agar institusi kampus bisa melihat, menghitung atau mengukur, serta mengevaluasi serta turut memberikan solusinya.
“Kami pun bisa memahami kadang pemkot terbatas dengan SDM dan efisiensi anggaran, meski tak ada duit, kami bantu untuk mencarikan dengan bantuan dana kampus sendiri ataupun dana luar negeri filantropi. Dan semangat itu yang harus dikuatkan lagi,” tandasnya.(**)
