DISKUSI KEBANGSAAN di forum diskusi Bicara Reformasi jilid II do Semarang hadirkan pengamat, mahasiswa hingga budayawan Semarang. Foto: Mediajateng.net/ Wahyu Prabowo
Media Jateng, Semarang- Forum diskusi bertajuk Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II digelar di Kota Semarang dengan menghadirkan mahasiswa, akademisi, aktivis, hingga budayawan.
Kegiatan yang berlangsung di Hans Kopi Veteran Semarang itu menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas kondisi kebangsaan, peran masyarakat sipil, serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Diskusi yang diselenggarakan RMOLJateng, menghadirkan Waketum Luar Negeri EN Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Evantio Yudhistira, Presiden BEM Politeknik Negeri Semarang (Polines) Kevin Kurnia Priambodo.
Hadir juga akademisi sekaligus Pengamat Politik Undip Nur Hidayat Sardini, serta budayawan Beno Siang Pamungkas. Acara dipandu oleh moderator Edhi Prayitno Ige.
Dalam forum tersebut, Evantio Yudhistira menegaskan pentingnya ruang diskusi ilmiah sebagai sarana membangun kesadaran kolektif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.
Menurutnya, diskusi yang sehat dan penuh dialektika menjadi kebutuhan bersama untuk memperkuat persatuan nasional.
“Diskusi seperti ini memang dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini. Diskusi yang ilmiah, penuh dialektika, menjadi kebutuhan bersama. Apa yang kita lakukan untuk bangsa saat ini membutuhkan persatuan nasional, dan salah satu bentuknya adalah ruang diskusi seperti ini,” ujar Evantio.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh arus informasi yang bias, termasuk algoritma media sosial yang dinilai kerap memunculkan konten bernuansa negatif dan emosional.
Menurut Evantio, masyarakat perlu melihat situasi secara objektif dan menyeluruh dalam menilai berbagai kebijakan maupun langkah yang diambil negara.
“Kita harus melihat situasi secara objektif, jangan sampai termakan algoritma atau emosi yang terus menampilkan keburukan. Kita harus melihat secara menyeluruh apa yang dilakukan negara saat ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Evantio menekankan pentingnya persatuan seluruh elemen bangsa, mulai dari mahasiswa, petani, hingga nelayan, dalam mengawal program-program pemerintah agar benar-benar berpihak kepada rakyat.
Ia juga menyoroti perlunya penguatan implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.
Menurutnya, kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tidak terus-menerus didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu.
Karena itu, momentum saat ini dinilai penting untuk memastikan hasil pengelolaan sumber daya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
“Selama ini kekayaan alam kita terlalu lama dieksploitasi oleh kepentingan imperialis dan oligarki. Momentum ini harus menjadi titik balik agar sumber daya bangsa bisa dinikmati untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Evantio juga menilai gerakan yang berjalan secara terpisah tidak akan efektif dalam mendorong perubahan. Ia mendorong terciptanya ruang dialog yang terbuka, sehat, dan objektif sebagai sarana menyatukan gagasan berbagai kelompok masyarakat.
Sementara itu, Nur Hidayat Sardini menyoroti masih minimnya forum-forum diskusi kritis di Semarang yang secara serius membahas komitmen kebangsaan dan arah perbaikan kehidupan bernegara.
Menurutnya, ruang-ruang semacam itu perlu diperbanyak agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam mengawal pembangunan.
“Di Semarang masih sangat sedikit forum yang secara serius membedah komitmen kita terhadap perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata Nur Hidayat.
Nur Hidayat juga memberikan sejumlah catatan terhadap program pemerintah, termasuk program Koperasi Merah Putih.
Ia menilai program tersebut tidak perlu ditolak, namun memerlukan perbaikan dari sisi tata kelola agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
“Bukan soal mendukung atau menolak, tetapi bagaimana tata kelola program itu diperbaiki. Harus jelas siapa sasaran penerima manfaat, bagaimana rekrutmen operatornya, serta bagaimana distribusinya agar tepat sasaran,” jelasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kejelasan sasaran penerima manfaat, mekanisme rekrutmen pengelola, hingga sistem distribusi program agar tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan institusi sosial seperti sekolah dan komunitas lokal dalam pelaksanaan program.
Selain itu, Nur Hidayat menyoroti pentingnya efektivitas penggunaan anggaran negara. Ia mencontohkan program penanganan stunting yang seharusnya difokuskan pada kebutuhan utama, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan anak.
Forum Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II diharapkan menjadi wadah konsolidasi gagasan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal arah pembangunan nasional.
Diskusi tersebut juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan berdaya saing.
