Kebumen, MediaJateng.Net – Sarasehan dan Panen Raya Kader Penggerak Desa Indonesia yang digelar di Desa Grenggeng menjadi momentum konsolidasi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan transformasi ekonomi desa berbasis inovasi teknologi pertanian.
Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya peran pemuda dalam menjawab tantangan bonus demografi.
Kegiatan yang diprakarsai oleh Ikatan Pemuda Penggerak Desa Indonesia (IPDA) bersama Pemerintah Desa Grenggeng tersebut menghadirkan unsur pemerintah, legislatif, pelaku usaha, serta organisasi kader desa dalam satu forum kolaboratif lintas sektor, Selasa 17 Februari 2025.
Dalam paparannya, Sugeng Santoso menegaskan bahwa program prioritas nasional harus terintegrasi hingga ke dalam perencanaan strategis daerah dan desa.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah wajib memasukkan program prioritas nasional ke dalam rencana kerja pemerintah daerah maupun desa agar arah pembangunan tetap sinkron.
Ia juga menekankan pentingnya manajemen risiko pembangunan daerah, penguatan peran Bappenas, koordinasi lintas sektor, serta sistem monitoring yang terukur agar program ketahanan pangan dan pengembangan kelembagaan desa (KDMP) berjalan efektif.
Selain itu, desa perlu membangun sistem dari hulu ke hilir, termasuk memotong rantai pasok agar produsen dapat terhubung langsung dengan konsumen.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ja’far Shodiq, menyampaikan bahwa masyarakat akar rumput menginginkan kepastian nilai tambah dan akses pasar yang jelas.
Ia menilai, rendahnya minat generasi muda di sektor pertanian disebabkan belum terlihatnya margin keuntungan yang pasti.
Menurutnya, jika pertanian dikelola secara modern dengan dukungan teknologi, kepastian pasar, serta sistem yang transparan, maka sektor ini akan kembali menjadi pilihan yang menjanjikan.
Ia juga menegaskan dukungan legislatif terhadap program ketahanan pangan dengan target pertumbuhan 5,5 persen, termasuk penguatan MBG dan KDMP melalui kebijakan serta penganggaran yang memadai.
Direktur Thara Jaya Niaga, Diyan Anggraini, menekankan pentingnya hilirisasi dan kepastian pasar dalam membangun ekonomi desa.
Ia menyebut produksi harus diikuti distribusi dan penciptaan nilai tambah agar ekosistem usaha desa dapat berkembang secara signifikan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal IPDA, Muhammad Sakur, menegaskan bahwa transformasi desa dimulai dari transformasi sumber daya manusia.
Tantangan terbesar, menurutnya, bukan hanya pada alat atau teknologi, tetapi pada pola pikir.
Ia menyebut desa harus menjadi organisasi pembelajar (learning organization) dengan SDM yang adaptif, kreatif, dan mampu berkolaborasi lintas sektor.
Bonus demografi, lanjutnya, harus menjadi kekuatan produktif desa, bukan beban pembangunan.
Ketua Umum IPDA, Arifin Kusuma Wardhani, dalam sambutannya menegaskan bahwa gerakan penggerak desa merupakan bagian dari strategi besar pembangunan nasional berbasis ekonomi kerakyatan.
Ia menekankan bahwa desa tidak boleh hanya menjadi pasar, melainkan harus menjadi pusat produksi, inovasi, dan pertumbuhan.
Menurutnya, kolaborasi pusat, daerah, dan desa harus dibangun secara sistemik dan berkelanjutan. Gerakan ini, tegasnya, bukan sekadar seremonial, melainkan konsolidasi nasional untuk membangun model desa yang terukur, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sarasehan dan Panen Raya di Desa Grenggeng tersebut menjadi simbol bahwa desa mampu bertransformasi apabila didukung kebijakan yang terintegrasi, kolaborasi lintas sektor, serta kepemimpinan pemuda yang progresif.
Gerakan Kader Penggerak Desa Indonesia pun berkomitmen menjadikan desa sebagai fondasi utama ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.***
