Banjarnegara, MediaJateng.Net – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menegaskan komitmennya untuk mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.
Hal ini mengemuka dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Advokasi Kebijakan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025, yang secara resmi dibuka oleh Bupati Banjarnegara, Dr. Amalia Desiana, pada Senin 4 Agustus 2025 di Pendopo Dipayuda Adigraha.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kontribusi nyata daerah dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, serta mendukung Visi Misi Kabupaten Banjarnegara 2025–2029 untuk mewujudkan Banjarnegara yang maju dan sejahtera.
“Berbagai upaya telah kita lakukan, namun angka stunting di Banjarnegara masih tergolong tinggi. Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus kita tuntaskan bersama,” ujar Bupati.
Merujuk data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), angka stunting di Banjarnegara pada 2024 tercatat sebesar 17,08%, mengalami penurunan dari 17,5% pada 2023.
Namun, data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan peningkatan dari 19,9% di tahun 2023 menjadi 20,6% pada 2024.
Perbedaan data tersebut menjadi refleksi bahwa upaya yang telah dilakukan harus lebih terarah, menyasar kelompok prioritas, seperti ibu hamil, balita, remaja putri, hingga calon pengantin. Bupati juga menyoroti empat masalah utama penyebab tingginya angka stunting di Banjarnegara, yaitu:
1. Masih tingginya angka perkawinan anak – meski telah turun dari 585 kasus (2023) menjadi 403 kasus (2024).
2. Minimnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan materi pencegahan stunting.
3. Rendahnya cakupan asupan gizi bagi ibu hamil KEK – dari 808 ibu hamil, hanya 540 (66,83%) yang menerima PMT.
4. Belum optimalnya peran Kader Pembangunan Manusia (KPM), TPK, dan kader posyandu.
“Program bantuan RTLH, jamban sehat, air bersih, dan tablet tambah darah tidak akan maksimal jika perilaku hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya. Termasuk pandangan masyarakat yang masih menganggap wajar perkawinan anak,” tegas Bupati.
Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Dandim 0704, Kapolres, pemerintah desa, forum anak, forum Genre, dan Ikatan Penyuluh KB yang turut berperan dalam aksi pencegahan stunting.
Sementara itu, Kepala Baperlitbang Banjarnegara, Yusuf Agung Prabowo, SH, M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan transformasi dari 8 aksi konvergensi menjadi 4 tahapan utama yang lebih fokus, holistik, dan integratif dalam percepatan penurunan stunting.
Rakor ini bertujuan untuk:
Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder tentang kebijakan nasional penurunan stunting.
Membangun komitmen bersama di tingkat kabupaten dan kecamatan.
Mendorong tumbuhnya inovasi dan praktik baik di berbagai wilayah Banjarnegara.
Yusuf juga menyampaikan sejumlah prestasi membanggakan yang diraih Banjarnegara dalam penanganan stunting, antara lain:
Juara 1 Kader Posyandu Tingkat Jateng (2023) oleh Ibu Binah dari Desa Nagasari.
Juara 2 Posyandu Terbaik Jateng oleh Posyandu Lestari Desa Dawuhan.
Juara 1 Saka Bhakti Husada Krida Gizi Puskesmas Karangkobar (2023).
TPK Argasoka Juara 1 Nasional (2024).
Audit Kasus Stunting Banjarnegara Juara 2 Nasional (2024).
Penerima insentif fiskal kinerja stunting pada 2023 dan 2024.
TPPS Banjarnegara Peringkat 2 (2023) dan 7 (2024) dalam penilaian kinerja stunting tingkat provinsi.
Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, dengan hari pertama diisi oleh forum advokasi, dan hari kedua berupa Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Web Monitoring Aksi Konvergensi dari Bina Bangda Kemendagri. Peserta berasal dari lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi, inovasi, dan aksi nyata seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Banjarnegara bebas stunting, menuju generasi sehat dan unggul menyongsong 2045.***
