Semarang, Media Jateng, – Ady Setiawan sukses melaunching BUMD Transformasi Centre (BTC) bersama Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya di Hotel Raffles Jakarta pada Senin malam (28/4/2025).
Ady Setiawan yang akrab disapa Mas Wawan adalah putra daerah Kota Semarang yang merupakan pakar berpengalaman di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang Air. Dirinya telah mengabdi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di beberapa daerah seperti Grobogan, Jember, Pangkalpinang dan Indramayu.
Launching BTC dilakukan untuk menjawab persoalan yang diungkap oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, yang melihat bahwa tata Kelola BUMD di banyak daerah belum memberikan hasil optimal.
Bersama Pusat Studi Industri dan Kebijakan Publik CSID-PP ITS Surabaya dan Aliansi PTN/PTS yang tergabung dalam Asosiasi Dosen Integrator Desa (ADDES), Mas Wawan menawarkan sejumlah Solusi untuk mendukung pemberdayaan dan transformasi BUMD di Indonesia.
Mas Wawan mengatakan konsep BTC ini disusun berdasarkan kebutuhan BUMD untuk meningkatkan kinerja, daya saing dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah melalui pemanfaatan inovasi tekhnologi, rekayasan sistem, dan manajemen unggul yang menjadi kekuatan ITS.
Ady Setiawan, selaku inisitiator mengatakan, BTC menjadi solusi atas permasalahan tata kelola BUMD, seperti yang diungkapkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri saat rapat kerja dengan Komisi II DPRD RI di Senayan, Jakarta Pusat, (24/4/2025).
Dari launching ini, terungkap sejumlah persoalan yang menghambat kinerja BUMD saat ini seperti, banyak BUMD yang belum sehat secara keuangan, belum memiliki satuan pengawas internal dan manajemen resiko yang memadai, hingga profesionalsime Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum merata serta persoalan lainnya.
“Berawal dari situ, saya dengan Bapak Arman Hakim Nasution selaku Kepala CSID-PP ITS menginisiasi membentuk BTC dengan program utamanya adalah inovasi dan konsultasi upgrading serta capacity buliding,” katanya kepada awak media.
Mas wawan menyatakan, dirinya menyasar sektor Agribisnis, air bersih, dan pariwisata untuk bisa dilakukan inovasi.
“Untuk inovasi yang akan dilakukan, kita menyasar pada sektor Agrobisnis, air bersih atau PDAM dan pariwisata,” tuturnya.
Sebagai putra asli Kota Semarang, tentu inisiatifnya ini mendapat dukungan dari Wali Kota semarang, Agustina wilujeng Pramestuti sebagai bentuk partisipasi warga negara indonesia untuk membangun sistem perekonomian daerah berbasis tata kelola BUMD yang profesional.
Sementara itu, Kemendagri mencatat jumlah BUMD sebanyak 1.057 yang tersebar di berbagai daerah dengan total asetnya yang dimiliki BUMD ada Rp.1.170,1 triliun, equitas Rp236,5 triliun, dan BUMD secara kolektif mencatatkan laba Rp29,5 triliun dan deviden yang disetorkan sebesar Rp13,01 triliun.
Lalu dari sisi SDM, Kemendagri menyebut jumlah pegawai BUMD cukup banyak. Saat ini terdapat 1.911 direksi, 1.993 Dewan Pengawas atau Komisaris, dan total jumlah pekerja BUMD mencapai 154.609 orang.
Dirjen Binkeuda Kemendagri, Agus Fatoni mengungkapkan beberapa persoalan yang kemudian menghambat kinerja BUMD;
Pertama, banyak BUMD yang belum sehat secara keuangan sehingga menjadi beban fiskal serta belum memiliki satuan pengawas internal dan manajemen resiko yang memadai.
Kedua, ada juga BUMD yang diam di zona nyaman hingga diintervensi pihak tertentu.
Ketiga, jumlah Dewas atau komisaris tercatat lebih banyak dari jumlah direksi.
Keempat, pengawasan terhadap BUMD dinilai masih belum efektif dan belum optimal.
Kelima, pelaksanaan tata kelola belum optimal dilaksanakan.
Keenam, menejemen pengelolaan BUMD juga masih belum maksimal.
Ketujuh, penyertaan modal yang belum sesuai kebutuhan dan belum berkelanjutan serta lemahnya komitmen pemilik dalam pengelolaan BUMD.
Kedelapan, belum terdapat kepaduan terhadap kebijakan yang berlaku dan tidak adanya sanksi terhadap pelanggar kebijakan
Kesembilan, profesionalsime SDM masih belum merata.
Dari persoalan itu Agus menyebut perlu adanya peningkatan daya saing BUMD agar mempu berkompetisi secara optimal. Hal itu diharapkan mampu meningkatkan pembangunan daerah serta meningkatkan PAD.(ot/mj)
