Media Jateng, Semarang, – Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.
Dalam rapat bersama dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Rukiyanto menyarankan agar efiensi anggaran tidak mengganggu pembangunan fisik, Kamis (13/02/2025).
Karena jika anggaran dinas teknis terpangkas maka akan berdampak pada layanan dan kepuasan masyarakat.
“Terkait inpres 1 tahun 2025 salah satunya infrastruktur tapi belum 100 persen dilakukan karena menunggu juklak juknis dari Kemendagri,” katanya.
Anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menambahkan meski surat edaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah turun, namun untuk pengurangan anggaran tidak seperti tertuang dalam surat tersebut yang mencapai Rp 640 miliar.
Nantinya akan disesuaikan dengan APBD Kota Semarang. Namun memang masing-masing OPD sudah melakukan rincian perkiraan dan persiapan jika anggaran akan diefisiensikan.
“Baru di persiapkan. Jadi ketika harus ada eksekusi, OPD sudah siap mana saja yang akan dipangkas,” sambungnya.
Menurutnya jika harus disesuaikan dengan edaran Kemenkeu, maka efisiensi di Kota Semarang mencapai Rp 160 miliar untuk semua OPD teknis.
“Tapi itu belum pasti ya. Masih di rinci kasar. Tapi harapannya kalau untuk kepentingan masyarakat untuk tidak dikurangi,” tandasnya.
Baca juga: Ops Keselamatan Candi 2025, Momentum Bangun Budaya Tertib Berlalu Lintas di Masyarakat
Menengok beberapa ruas jalan protokol di Ibu Kota Jawa Tengah yang rusak akibat cuaca ekstrim dan membutuhkan penanganan segera agar tidak lagi memakan korban.
“Jalan rusak ini meresahkan masyarakat, apalagi sampai ada korban. Saya sampaikan DPU agar segera melamukan pembenahan,” imbuhnya. (ot/mj)
