LAPAAN RI : BPNT di Kabupaten Grobogan Sarat Permainan

GROBOGAN, mediajateng.net – Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia (LAPAAN RI) menilai penyaluran program sembako bantuan pangan non tunai (sembako-BPNT) di Kabupaten Grobogan banyak penyelewengan dan sarat permainan.

Hal itu terungkap saat LSM LAPAAN RI Jateng beraudiensi dengan Dinsos Kabupaten Grobogan di Kantor Dinsos Grobogan, Kamis (02/07/2020).

Audiensi itu digelar setelah LSM LAPAAN RI Jateng merasa tidak puas dengan jawaban Dinas Sosial Grobogan dalam surat balasan yang diberikan beberapa hari lalu.

‘’Ada 169.626 KPM (Keluarga Penerima Manfaat, red) di Grobogan. Ketika kami tanya, berapa kebutuhan bahan pangan, misalkan beras yang dibutuhkan selama sebulan, mereka tidak bisa menjawab. Mestinya mereka memahami itu,” kata Ketua UMUM DPP LSM LAPAAN RI Jateng, BSM Kusumo Putro.

Dalam audiensi tersebut, Kusumo juga menunjukan beberapa data dari sampling yang dilakukannya. Dari hasil sampling itu, Kusumo mendapatkan banyak bukti adanya manipulasi yang dilakukan di lapangan.

Salah satunya, e-warong menentukan harga jual per/kg dari beras yang diberikan. Di mana, e-warung menentukan harga beras sebesar Rp 11.600 per kg. Namun, setelah dicek, beras yang diberikan memiliki harga pasaran hanya Rp 9.500 per kg.

‘’Tak hanya itu, dalam regulasinya beras yang diberikan sebesar 15 kg. Mereka memang mengemas beras tersebut dengan kemasan 15 kg. Tapi setelah kami timbang sendiri, ternyata 12,5 kg. Setelah kami mintai klarifikasi ke Dinas, mereka tidak tahu,” ujarnya.

Usai audiensi, pihaknya menilai kinerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tidak optimal dalam mengawasi program bantuan dari Kemensos itu. Pihaknya akan terus mencari bukti-bukti baru. Jika dirasa sudah cukup, pihaknya akan melaporkan keganjilan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Jateng.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Markus Sutoko mengatakan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan sudah menjalankan tugasnya sesuai pedoman umum program sembako-BPNT 2020. Penyaluran bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui e-warong yang merupakan binaan dari Bank BRI.

‘’Beberapa laporan ditemukan adanya e-warong yang menetapkan harga dari item sembako bantuan yang diberikan. Dinas Sosial memberikan form, yang mana digunakan untuk membantu pelaporan dan tidak pernah memberikan petunjuk atau membimbing penetapan harga item sembako yang akan diterima KPM,” katanya.

Lebih lanjut, Markus menjelaskan, apa yang disampaikan LSM tersebut akan menjadi bahan evaluasi kinerjanya. Pihaknya juga akan melakukan penelusuran di lapangan untuk mengetahui fakta-fakta di lapangan secara langsung.

Kalau ditemukan e-warong yang memberikan harga bahan pangan di atas harga pasar setempat dan jumlah bahan pangan yang tidak sesuai harganya, maka akan mendapatkan sanksi dari BRI. Bahkan sanksinya berupa pencabutan mesin EDC.

‘’Saat ini sudah ada beberapa e-warong  yang diberikan sanksi oleh BRI karena merugikan KPM. Untuk pemberian sanksi memang bukan kewenangan kami. Kami hanya bisa melaporkan jika ada aduan dari KPM,” jelasnya. (Ag-MJ)