Diduga Langgar Amanat Undang – undang, LSKP Jateng Adukan Bupati Demak ke Mendagri.

DEMAK, mediajateng.net – Setelah sebelumnya mengajukan uji materi Perda Perangkat Desa ke Mahkamah Agung , Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP) Jateng juga mengadukan Bupati Demak ke Menteri Dalam Negeri atas dugaan diabaikannya peraturan perundangan.

Langkah itu ditempuh , menindak lanjuti audiensi LSKP Jateng ke Pemkab Demak beberapa waktu lalu terkait pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 2007 tentang diangkatnya Sekretaris Desa (Sekdes) menjadi PNS di Kabupaten Demak.

Sampai sekarang diduga Bupati Demak telah melakukan pembiaran , itu bisa dilihat masih adanya puluhan sekdes PNS yang masih menduduki jabatan sekdes di desanya masing – masing dan memanfaatkan tanah kas desa.

“Kami mencoba mengingatkan Pemkab Demak terkait amanat perundang – undangan tersehut, akan tetapi tetap membiarkannya. Maka kami , hari ini mengadukan Bupati Demak kepada Mendagri,” kata Muhammad Rifai Direktur LSKP Jateng , seperti dikutip dalam pers releasenya, Kamis ( 10/9/2020 ).

Menurut Rifai , dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya,secara otomatis otonomi desa berlaku sejak saat itu.

Dan hal – hal yang terkait dengan persoalan baik masyarakat maupun pemerintahan desa mengacu kepada peeaturan perundang – undangan yang berlaku.

Disisi lain, hal – hal yang masih tersisa dengan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 secara otomatis sudah selesai.

Salah satunya terkait penegakan aturan,seperti halnya dengan munculnya PP 45 tahun 2007 tentang Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS.

“Logika yuridisnya , di tahun 2014 semua sekdes yang diangkat menjadi PNS sudah ditempatkan ke staf – staf kecamatan sesuai dengan amanat dalam PP 45 tahun 2007, dikarenakan dengan ditetapkannya UU no 6 th 2014 beserta peraturam pemerintahnya dan peraturan menteri dalam negeri terkait jabatan sekdes adalah diisi oleh perangkat desa dan perangkat desa diangkat dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa,” ujar Rifai.

Di Kabupaten Demak , sambung Rifai , LSKP Jateng melihat bupati diduga belum melaksanakan amant peraturan perundang – undangan yang berlaku. Ini bisa dilihat secara fakta bahwa sekdes yang diangkat menjadi PNS masih menduduki jabatan sekdes sampai sekarang.

“Padahal kalau melihat logika perundang – undangan, sekdes yang diangkat menjadi PNS bisa menduduki kembali menjadi sekdes,salah satunya ada permohonan dari kepala desa setempat dan dalam pengangkatannya juga harus sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Akan tetapi di Kabupaten Demak tahapan ini tidak pernah ada (dilihat adanya permohonan penarikan sekdes yang diangkat menjadi PNS ke jajaran Pemkab Demak oleh kepala desa),” ungkap Rifai.

LSKP Jateng menduga bahwa sekdes yang diangkat menjadi PNS masih memanfaatkan tanah kas desa sebagai salah satu sumber penghasilan,padahal sekdes yang diangkat menjadi PNS sudah mendapat tambahan penghasilan pegawai (TPP) dari Kabupaten Demak.

Adanya kerancuan dalam memposisikan sekdes yang diangkat menjadi PNS, ini bisa dilihat pada tahun 2016 Pemkab Demak (Badan Kepegawaian Daerah) menerbitkan petikan “keputusan sekretaris daerah Kabupaten Demak nomor : 824/196/2016 tentang pemindahan pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Demak yang juga meliputi sekdes – sekdes yang yang diangkat PNS sesuai PP 45 tahun 2007 , akan tetapi sekdes – sekdes tersebut sampai sekarang masih menduduki sebagai sekdes didesanya masing – masing.

“Dengan adanya fakta – fakta ini, LSKP Jateng mendesak Mendagri agar segera memerintahkan Bupati Demak menjalankan amanat peraturan perundang – undangan yang berlaku. Memberikan pemahaman tentang susunan peraruran perundang – undangan serta memberikan sanksi kepada Bupati Demak yang diduga mengabaikan peraturan perundang – undangan,” tutup Rifai. (Ar-MJ)