Sengkarut Pemilihan Perangkat Desa di Demak, salah siapa?

DEMAK, Mediajateng.net – Sudah setahun ini pemilihan perangkat desa di Kabupaten Demak molor. Waktunya juga masih tidak jelas sampai saat ini.

Harusnya pemilihan perangkat desa tersebut, selesai pada tahun 2017 lalu. Menurut Muhammad Rifai, Direktur Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP) Jateng, penyebabnya payung hukum atau regulasi saat ini belum jelas.

Dalam pertemuan terakhir bulan Januari 2018 lalu, antara Paguyuban Kepala Desa, DPRD Demak dan Pemkab Demak, disepakati bahwa Pemilihan Perangkat Desa, akan dilanjutkan kembali dua minggu setelah pertemuan tersebut.

“Yang jadi masalah, apakah payung hukum atau regulasinya sudah ditetapkan atau belum. Pasalnya, Perda perangkat desa yang direvisi oleh Pemkab Demak, sampai detik ini belum masuk lembar daerah, karena persetujuan bupati terhadap perda revisi belum di paripurnakan,” katanya, Minggu (4/2).

Selain Perda revisi belum masuk lembar daerah dan di paripurnakan,
Surat Keputusan Bupati nomor 141/18/2017 berkaitan dengan penetapan desa – desa yang ada kekosongan perangkat, harusnya disesuaikan dengan Perda Demak nomor 8 tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa dan Permendagri nomor 84 tahun 2015, yang diturunkan menjadi Peraturan Desa SOTK Pemerintah Desa.

“Ketika kita lihat kekosongan perangkat desa, seperti Modin, Ulu – ulu, Jogo Boyo, Kadus dan lain sebagainya, apakah sudah sesuai dengan regulasi tentang SOTK-nya, karena ini berimplikasi terhadap APBDes-nya. Tentang pengalokasian Siltap dan tunjangan nya,” ujarnya.

Sebelum Pemilihan Perangkat Desa itu dilanjutkan, kata Rifai, harusnya dipenuhi dulu aturannya, jangan sampai nantinya akan menjadi masalah berikutnya dan terjadi gejolak di desa

“Yang aneh, tahapan penyusunan regulasi kalah dengan kesapakatan politik, yang itu sebenarnya audiensi,” tutupnya.