Bupati Demak Gagal Jalankan Pembangunan Ekonomi Rakyat

DEMAK, Mediajateng.net – Sejumlah pihak menilai Bupati Demak, M Natsir, telah gagal menjalankan program aksi kerakyatan.

Selama memimpin Kota Wali, Bupati Natsir banyak mengambil kebijakan yang tidak pro rakyat, salah satunya adalah penggusuran kelompok ekonomi kecil (PKL) di sejumlah lokasi dengan dalih penataan kota.

Politisi PKB, Zayinul Fatta, mengatakan, sejatinya semangat yang dibangun dan ditanamkan oleh para Wali Songo dan Kesultanan Demak adalah melindungi dan mengayomi wong cilik bukan mendzoliminya.

“Tapi faktanya bupati telah menggusur dan merampas nafas kehidupan masyarakat kecil,” kata Zayinul yang juga Sekretaris DPC PKB Kabupaten Demak, Kamis (5/4/2018).

Menurutnya, indikator daerah maju, salah satunya pertumbuhan ekonomi sektor informal yang harus diperhatikan. Akan tetapi, bupati justru menggusur para pedagang kaki lima yang berupaya memperjuangkan hidup keluarganya tanpa menggantungkan pada pemerintah.

“Para pedagang kaki lima (PKL) ini sudah mandiri dalam mencari sesuap nasi untuk keluarga, bukannya malah didukung malah direcoki, bagaimana ini?,” ujarnya.

“Bagi saya, kebijakan penggusuran PKL jelas sangat menodai rasa keadilan bagi masyarakat kecil,” kecam Gus Zayin, sapaan akrabnya.

Karena itu, PKB akan memerintahkan fraksinya di dewan untuk mengkritisi kebijakan bupati yang telah melukai hati rakyat.

Bahkan program – program yang dijalankan bupati, hanyalah kegiatan rutinitas birokrasi yang tanpa makna, terlalu banyak anggaran dihabiskan utk acara seremoni.

“Jadi , kegiatannya ya dari birokrasi untuk birokrasi. Program itu ya harus jelas, visinya apa, sasarannya ke siapa, manfaat nya untuk apa dan siapa,” ucapnya.

Kemudian, komunikasi bupati dengan stakeholders maupun dewan harus dibangun terus dan bersinergi.
Tidak bisa membangun Demak sendirian, semua harus kompak , bahu membahu dan bersama sama agar rakyat Demak lebih sejahtera.

” Nah saya melihat, semua itu belum terwujud dibawah kepemimpinan beliau (Bupati Natsir),” ujarnya.

Sebagai pimpinan parpol , Zayinul merasa perlu angkat bicara terkait kondiai sosial tersebut, karena itu sangat penting , paling tidak untuk merubah visi bupati, agar program kerjanya benar-benar langsung bisa dirasakan oleh rakyat kecil, bukan malah sebalik nya.

” Kalau tidak bisa, saya anggap bupati telah gagal menjalankan misi pembangunan kerakyatan,” pungkasnya.