Media Jateng, Semarang, – Kerugian ekonomi akibat perubahan iklim di Indonesia dapat mencapai Rp 2.005 triliun pada 2029 jika tidak diikuti langkah mitigasi dan adaptasi yang memadai. Demikian diungkapkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi, mengatakan, nilai kerugian tersebut mengalami kenaikan lebih dari empat kali lipat dibandingkan proyeksi kerugian pada 2025 yang mencapai Rp 469 triliun.
Nizhar menegaskan perubahan iklim menjadi salah satu tantangan utama pembangunan nasional yang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi semakin besar dalam beberapa tahun ke depan.
“Kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diproyeksikan meningkat sekitar empat kali lipat, dari Rp 469 triliun pada 2025 menjadi Rp 2.005 triliun pada 2029,” kata Nizhar di Jakarta, pada Selasa (2/6/2026).
Nizhar menilai pembangunan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat fenomena triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta pencemaran lingkungan.
Guna menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah memperkuat agenda mitigasi dan adaptasi iklim melalui berbagai kebijakan strategis. Seperti Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia 2031-2035 dan National Adaptation Plan (NAP) 2026-2030.
Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya pelindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan melalui Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045.
Nizhar mengingatkan meski berbagai kebijakan telah disiapkan pemerintah, proyeksi kerugian ekonomi tersebut dapat menjadi kenyataan jika tidak diikuti aksi nyata dan langkah lanjutan yang konsisten. Oleh karena itu, Bappenas bersama organisasi internasional Global Green Growth Institute (GGGI) menjalankan program Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026-2030 untuk memperkuat pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.(**)
