Media Jateng, Semarang, – Pemerintah Kota Semarang menghadirkan platform Semarang Dalam Genggaman (SDG’S), sebuah layanan publik digital yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan warga dalam satu aplikasi.
Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan, kesehatan, pengaduan, informasi publik hingga pembayaran pajak secara lebih mudah dan aman melalui telepon genggam.
Aplikasi SDG’S ini menjadi langkah strategis Pemkot Semarang dalam memperkuat predikat sebagai kota cerdas (smart city).
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, pengembangan platform tersebut masih terus dilakukan agar mampu memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat.
“Kalau tidak mulai dijalankan dari sekarang, kita tidak akan tahu apa saja yang perlu diperbaiki. Karena itu SDG’S terus kami evaluasi dan kembangkan agar ke depan semakin sempurna dan benar-benar mendukung Semarang sebagai kota cerdas,” kata Agustina, Kamis (11/6/2026).
Menurut Agustina, keberadaan SDG’S memungkinkan warga memperoleh layanan publik secara lebih praktis tanpa harus berpindah-pindah aplikasi maupun datang langsung ke kantor pemerintahan untuk sejumlah kebutuhan administrasi.
Platform yang dikembangkan bersama Korea Internet & Security Agency (KISA) sejak Januari 2026 tersebut sebelumnya telah diperkenalkan secara terbatas saat peringatan Hari Jadi Kota Semarang pada Mei lalu. Kini, sistem tersebut dinyatakan siap digunakan secara penuh oleh masyarakat.
Solusi Layanan Digital Pemerintah
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang, Didik Dwi Hartono, menjelaskan SDG’S menjadi solusi atas persoalan klasik layanan digital pemerintah yang selama ini berjalan sendiri-sendiri di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Melalui SDG’S, lebih dari 22 layanan OPD terintegrasi dalam satu platform. Warga tidak perlu lagi membuka banyak situs atau aplikasi berbeda hanya untuk mengakses layanan dasar pemerintah,” ujarnya.
Didik menambahkan, sistem tersebut tidak hanya mengintegrasikan layanan, tetapi juga menghadirkan mekanisme verifikasi identitas digital yang lebih aman.
Teknologi Know Your Customer (KYC) dan autentikasi berbasis perangkat diterapkan untuk memastikan keamanan data pengguna.
“Dengan sistem ini, perangkat daerah dapat memverifikasi identitas warga secara cepat dan aman tanpa perlu membuat basis data akun yang terpisah-pisah,” jelasnya.
Keunggulan lain dari SDG’S adalah kemampuannya mengubah berbagai dokumen resmi menjadi identitas digital yang dapat digunakan lintas layanan.
Dokumen tersebut tersimpan dalam bentuk kredensial digital yang telah diverifikasi sehingga memudahkan warga saat mengakses layanan lanjutan.
CEO KISA sekaligus akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. John Choi, menyebut SDG’S sebagai salah satu inovasi layanan publik digital yang memiliki skala sangat besar.
“SDG’S merupakan ekosistem layanan publik jarak jauh yang diterapkan untuk populasi hingga satu juta pengguna. Ini menjadi model yang sangat menarik dalam transformasi pelayanan publik berbasis digital,” katanya.
Menurut Choi, teknologi yang digunakan memungkinkan berbagai data administrasi seperti Kartu Identitas Anak (KIA), kartu pelajar, hingga layanan transportasi publik saling terhubung tanpa mengharuskan warga mengunggah dokumen yang sama berulang kali.
Ke depan, lanjut dia, layanan yang terintegrasi dalam SDG’S akan terus diperluas. Mencakup administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pengaduan masyarakat, informasi publik, hingga berbagai layanan pajak dan retribusi daerah dalam satu ekosistem digital yang terhubung. (ot/mj)
