MediaJateng.Net – Pariwisata adalah sektor strategis yang tidak hanya menjanjikan dari sisi ekonomi, tetapi juga memiliki peran besar dalam membangun citra daerah, memberdayakan masyarakat, dan menjaga kelestarian budaya serta alam.
Untuk mewujudkan kemajuan pariwisata yang berkelanjutan, dibutuhkan optimisme yang disertai kerja nyata berbasis kolaborasi lintas sektor.
Kolaborasi: Fondasi Pengembangan Pariwisata
Tidak ada satu pihak pun yang bisa berjalan sendiri dalam memajukan pariwisata. Pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat lokal, akademisi, media, hingga komunitas kreatif, semuanya memiliki peran penting.
Pemerintah harus menjadi fasilitator yang membuka ruang kolaborasi, bukan sekadar regulator.
Pelaku usaha dituntut menciptakan layanan dan produk yang kompetitif dan ramah lingkungan, sementara masyarakat harus menjadi bagian aktif dalam menjaga dan mengembangkan daya tarik wisata di sekitarnya.
Kolaborasi juga mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi digital.
Dengan menyatukan kekuatan lokal dan inovasi, pariwisata bisa menjadi sektor unggulan yang inklusif dan berdaya saing tinggi.
Regulasi: Pilar Penjamin Keberlanjutan
Kemajuan sektor pariwisata harus diiringi dengan kejelasan regulasi. Pemerintah daerah perlu menyusun dan menerapkan peraturan yang melindungi kelestarian lingkungan, menjamin hak masyarakat lokal, serta memastikan bahwa investasi di sektor pariwisata tidak merugikan aspek sosial dan budaya.
Regulasi yang kuat dan implementatif sangat diperlukan untuk mengatur tata ruang destinasi wisata, standar pelayanan, harga tiket masuk, hingga insentif bagi pelaku ekonomi kreatif.
Dengan begitu, pertumbuhan pariwisata akan lebih terarah, berkeadilan, dan berdampak jangka panjang.
PAD Tinggi Harus Berbanding Lurus dengan Manfaat Ekonomi Lokal
Tidak bisa dipungkiri, sektor pariwisata dapat menjadi penyumbang besar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, tingginya kontribusi PAD tidak boleh hanya tercermin dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Harus ada upaya serius agar manfaat ekonomi dari pariwisata dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar destinasi.
Penting untuk memastikan ketersebaran uang di masyarakat: dari pedagang kaki lima, pelaku ekonomi kreatif, jasa transportasi lokal, hingga pengelola homestay dan kuliner tradisional.
Jika perputaran uang hanya terpusat pada pengelola besar atau pelaku usaha luar daerah, maka pariwisata justru menjadi pemicu ketimpangan sosial.
Kebijakan afirmatif seperti pelibatan UMKM lokal dalam setiap kegiatan wisata, pemberdayaan desa wisata, dan transparansi pembagian hasil retribusi dapat menjadi solusi nyata untuk pemerataan manfaat ekonomi.
Kita patut optimis bahwa dengan kolaborasi yang erat, dukungan regulasi yang kuat, serta prinsip keadilan ekonomi, pariwisata Indonesia akan terus melaju menjadi kekuatan utama pembangunan daerah.
Bukan hanya mencetak angka kunjungan, tetapi juga membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan menjaga harmoni antara manusia dan alam.
Pariwisata yang baik adalah pariwisata yang memberikan manfaat nyata bagi semua. Mari bangun pariwisata yang bukan hanya maju, tapi juga berdampak dan berkeadilan bagi masyarakat.***
Oleh: Dimas D. Pradikta, S.E
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
