Buruh Demak Bisa Mengadu THR di Sini

DEMAK, Mediajateng.net – Tunjangan Hari Raya (THR) selalu menjadi permasalahan klasik yang dihadapi buruh ketika menjelang Hari Raya Idul fitri setiap tahunnya.

Seringkali pihak perusahaan, tutup mata dan mengabaikannya bahkan tidak memberikan hak normatif buruh berupa pemberian THR.

Mengantisipasi permasalahan itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Demak Raya membuka posko THR.

Bagi para buruh yang tidak mendapatkan THR , dapat mengadukannya kr Kantor LBH Demak Raya, yang beralamat di Jalan Bogorame RT 01 RW 01, Kelurahan Mangunjiwan, Demak.

Ahmad Zaini Advokat Publik LBH Demak Raya, menyatakan bahwa, dibukanya posko pengaduan tersebut, untuk membantu buruh mendapatkan pendampingan atau advokasi terkait pembayaran THR di perusahaan tempatnya bekerja.

“Dasar hukum kebijakan atau aturan terkait dengan pemberian THR bagi pekerja atau buruh, diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan,” kata Zaini.

“Peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan,” lanjutnya.

Menurutnya, pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, mendapatkan THR sebesar satu bulan gaji.

“Sedangkan, pekerja yang mempunyai masa kerja mulai dari satu bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, maka mendapatkan THR dengan besaran proporsional yaitu perhitungan masa kerja 12 kali satu bulan upah,” ujarnya.

Zaini menambahkan terhadap buruh atau pekerja yang putus hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan berhak atas THR.

Pembayaran THR wajib dibayarkan oleh perusahaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

“Kewajiban pengusaha untuk memberi THR tidak hanya diperuntukan bagi karyawan tetap, melainkan juga untuk pegawai kontrak. Termasuk yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu, (PKWT),” tandasnya.
Posko THR mulai dibuka tanggal 25 Mei 2018 hingga H-3 lebaran.

Terpisah, Abdul Rokhim Sekretaris LBH Demak Raya menyampaikan, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak membayarkan THR dan mereka dapat dikenai sanksi bila tidak mau memberikan THR bagi pekerjanya.

“Pengusaha yang terlambat membayar THR kepada pekerja dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar,” katanya.

Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja.

Denda dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan buruh yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

“Sanksi administratif dikenakan terhadap pengusaha yang tidak membayar THR. Sanksi administratif meliputi dua hal yakni teguran tertulis, dan pembatasan kegiatan usaha,” tandasnya.