Media Jateng, Semarang, – Kemajuan transportasi sebuah kota tidak semestinya hanya diukur dari seberapa banyak kendaraan dapat bergerak di jalan, melainkan dari seberapa mudah masyarakat mencapai tujuan. Kota yang maju bukanlah kota yang terus menyediakan ruang bagi bertambahnya kendaraan pribadi, tetapi kota yang membuat warganya tidak merasa perlu membawa kendaraan pribadi untuk setiap perjalanan.
Di sinilah tantangan transportasi Indonesia hari ini. Kita telah membangun jalan tol, MRT, LRT, BRT, kereta komuter, dan berbagai infrastruktur modern. Namun, pembangunan fisik saja tidak cukup. Tantangan yang lebih mendasar adalah mengubah cara kita bergerak, dari ketergantungan pada kendaraan pribadi menuju budaya menggunakan transportasi umum.
Perubahan itu semakin mendesak. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia telah mendekati 164 juta unit. Pada saat yang sama, sekitar 60 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan dan proporsinya terus meningkat. Tanpa perubahan pola mobilitas, kota-kota kita akan terus berada dalam lingkaran yang sama: penduduk bertambah, perjalanan meningkat, kendaraan bertambah, jalan semakin padat, kapasitas jalan diperbesar, kemudian kembali mengalami kejenuhan. Kita tidak mungkin terus mengejar pertumbuhan kendaraan dengan pembangunan jalan.
Ketergantungan pada kendaraan pribadi bukan sekadar persoalan kemacetan. Dampaknya berkaitan dengan konsumsi energi, emisi, kualitas udara, keselamatan, produktivitas, penggunaan ruang kota, hingga kualitas hidup. Sektor transportasi sendiri mengonsumsi sekitar sepertiga energi final Indonesia. Karena itu, mendorong penggunaan transportasi umum bukan hanya agenda sektor perhubungan.
Ia sekaligus merupakan kebijakan ekonomi, energi, lingkungan, kesehatan, tata ruang, dan keadilan sosial. Transportasi umum yang baik memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi. Biaya mobilitas dapat ditekan, produktivitas meningkat, konsumsi energi berkurang, dan ruang kota dapat digunakan secara lebih efisien. Dengan perspektif ini, investasi dan subsidi transportasi publik tidak semestinya hanya dilihat sebagai biaya, tetapi sebagai investasi sosial dan produktivitas.
Ada persepsi yang juga harus kita ubah: Transportasi umum bukan moda bagi mereka yang tidak mampu memiliki kendaraan pribadi. Keberhasilan transportasi publik justru terjadi ketika orang yang mempunyai mobil atau sepeda motor tetap memilih bus atau kereta karena lebih mudah, nyaman, aman, ekonomis, dan memberikan kepastian waktu.
Dengan kata lain, Public transport harus menjadi transport of choice. Jakarta memberi optimisme. Pada Desember 2024, MRT Jakarta melayani sekitar 3,59 juta penumpang, meningkat 17,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Transjakarta pada bulan yang sama melayani lebih dari 33 juta penumpang.
Pesannya sederhana: Masyarakat bukan tidak mau menggunakan transportasi umum. Mereka membutuhkan alasan yang kuat untuk memilihnya. Karena itu, perubahan perilaku harus dimulai dari kualitas pelayanan. Angkutan umum harus mudah dijangkau, aman, nyaman, terjangkau, terintegrasi, dan dapat diandalkan. Integrasi tidak cukup hanya pada tiket dan tarif, tetapi juga rute, jadwal, halte, stasiun, pedestrian, hingga konektivitas first and last mile. Masyarakat sesungguhnya tidak membutuhkan banyak moda. Mereka membutuhkan satu perjalanan yang mudah.
Cara kita mengukur keberhasilan pembangunan transportasi juga perlu berubah. Selama ini kita mudah membanggakan kilometer jalan dan rel, jumlah armada, terminal, ataupun stasiun yang dibangun. Semua itu penting, tetapi baru merupakan sarana. Pertanyaan yang lebih substantif adalah berapa banyak masyarakat yang akhirnya menggunakan transportasi umum dan berapa banyak perjalanan kendaraan pribadi yang berhasil dialihkan? Orientasi kebijakan perlu bergeser dari infrastructure output menuju mobility outcome, dari moving vehicles menuju moving people.
Satu bus yang mengangkut puluhan orang menggunakan ruang jalan jauh lebih efisien dibandingkan puluhan mobil yang masing-masing hanya membawa satu atau dua orang. Maka, prioritas terhadap angkutan massal, pedestrian, pesepeda, serta konektivitas antarmoda sesungguhnya bukan mengambil ruang kendaraan pribadi, melainkan menggunakan ruang publik secara lebih produktif.
Pengalaman Singapura dan Seoul memperlihatkan bahwa budaya menggunakan transportasi umum tidak tumbuh dengan sendirinya. Singapura mengintegrasikan MRT dan bus dengan tata ruang, pedestrian, pengendalian kendaraan pribadi, dan manajemen permintaan perjalanan. Seoul memperkuat integrasi bus dan subway melalui sistem tarif dan perpindahan yang sederhana.
Pelajarannya bukan bahwa Indonesia harus meniru mereka, tetapi bahwa masyarakat akan mengubah perilakunya ketika sistem membuat perubahan itu rasional. Karena itu, prinsipnya adalah Provide first, restrict later. Sediakan terlebih dahulu transportasi umum yang layak. Setelah masyarakat mempunyai alternatif, pengendalian kendaraan pribadi dapat dilakukan bertahap melalui manajemen parkir, prioritas ruang bagi angkutan umum, kawasan rendah emisi, ataupun congestion pricing.
Namun, pelayanan yang baik saja tidak cukup. Mobilitas adalah kebiasaan. Karena itu, menggunakan transportasi umum perlu dibangun menjadi budaya baru dan gerakan bersama. Pemerintah dapat memulainya melalui keteladanan. ASN, pegawai BUMN dan BUMD dapat didorong menggunakan transportasi umum secara berkala melalui Public Transport Day. Bukan sebagai seremoni atau larangan membawa kendaraan pribadi, tetapi sebagai sarana membangun pengalaman dan kebiasaan baru.
Sebagaimana yang telah diusulkan, gerakan Public Transportation Day dapat dimulai di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan menetapkan satu hari dalam sepekan sebagai hari penggunaan transportasi umum bagi ASN dan pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan, khususnya di wilayah Jabodetabek, dengan tetap memberikan pengecualian bagi pegawai yang melaksanakan tugas operasional, pelayanan publik, keadaan darurat, atau tugas kedinasan tertentu.
Langkah ini penting bukan sekadar untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, tetapi untuk membangun keteladanan dari lingkungan pemerintah sekaligus memberikan pengalaman langsung kepada aparatur bahwa transportasi umum dapat menjadi bagian dari mobilitas sehari-hari. Gagasan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk memulai perubahan perilaku dari aparatur pemerintah sebagai bentuk komitmen dalam mendorong mobilitas yang lebih berkelanjutan.
Sekolah dan perguruan tinggi perlu menanamkan budaya mobilitas berkelanjutan sejak dini. Dunia usaha dapat mengembangkan Corporate mobility management: menyediakan shuttle, memberikan insentif penggunaan angkutan umum, menghubungkan kawasan kerja dengan simpul transportasi, dan mengelola parkir secara lebih rasional.
Operator harus menjamin kualitas pelayanan. Pemerintah daerah memastikan integrasi transportasi dengan tata ruang. Media dan komunitas membantu membangun persepsi bahwa menggunakan transportasi umum adalah pilihan modern dan rasional.
Dengan demikian, membangun budaya transportasi umum bukan pekerjaan pemerintah semata. Pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD, operator, dunia usaha, institusi pendidikan, pengembang, komunitas, media, dan masyarakat harus memiliki agenda yang sama. Setiap kota tentu tidak harus memiliki MRT atau LRT. Kota metropolitan mungkin membutuhkan urban rail dan BRT, sementara kota menengah dapat bertumpu pada sistem bus yang andal. Prinsipnya Right mode for the right demand. Yang harus sama adalah tujuan akhirnya: Meningkatkan pangsa transportasi umum dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Transformasi transportasi adalah transformasi cara pandang. Kita perlu sampai pada keadaan ketika seseorang menggunakan transportasi umum bukan karena tidak mampu memiliki kendaraan pribadi, tetapi karena transportasi umum memang menjadi pilihan yang lebih masuk akal. Ketika pelajar, pekerja, profesional, pengusaha, akademisi, hingga pejabat merasa nyaman menggunakan bus dan kereta yang sama, transportasi umum bukan hanya menjadi alat mobilitas. Ia sekaligus menjadi ruang kesetaraan.
Indonesia telah melakukan investasi besar pada infrastruktur transportasi. Kini saatnya memastikan investasi tersebut menghasilkan perubahan perilaku. Keberhasilan transportasi Indonesia ke depan karena itu jangan hanya diukur dari panjang jalan, kilometer rel, jumlah armada, atau megahnya stasiun. Ukurlah juga dari berapa banyak masyarakat yang secara sukarela meninggalkan kendaraan pribadinya karena transportasi umum telah menjadi pilihan yang lebih baik.
Pemerintah harus menyediakan sistemnya, Operator menjaga kualitasnya, dunia usaha dan institusi pendidikan membantu membangun kebiasaan, media dan komunitas membentuk persepsi, dan masyarakat memberikan kepercayaan dengan mulai mengubah pilihan perjalanan sehari-hari. Melalui gerakan Public Transportation Day, pemerintah juga perlu memulai perubahan tersebut dari lingkungan internalnya sendiri.
Keteladanan ini penting agar kebijakan tidak berhenti pada ajakan, tetapi berkembang menjadi pengalaman dan kebiasaan yang dapat dirasakan langsung oleh aparatur. Ketika menggunakan transportasi umum berubah dari Ajakan menjadi pilihan, dari pilihan menjadi kebiasaan, dan dari kebiasaan menjadi budaya, kita tidak hanya sedang mengurangi kemacetan dan emisi. Kita sedang mengubah Cara Indonesia bergerak menuju mobilitas yang lebih efisien, sehat, setara, dan berkelanjutan.
Robby Kurniawan adalah anggota Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Staf Ahli bidang Kawasan dan Lingkungan Kementerian Perhubungan yang juga merupakan Doktor Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan dalam Negeri (IPDN)
