Media Jateng, Semarang – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng melantik 47 pejabat administrator dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkot Semarang, Rabu (8/7/2026). Para pejabat yang dilantik berasal dari jabatan eselon II, III, dan IV.
Rotasi tersebut menjadi bagian dari strategi mempercepat pelayanan publik sekaligus memperkuat kesiapan pemerintah menghadapi sejumlah agenda prioritas.
Agustina mengatakan rotasi kali ini memang tidak sebanyak mutasi sebelumnya. Namun, seluruh perpindahan jabatan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Hari ini ada 47 pejabat yang dilantik. Jumlahnya memang tidak besar seperti biasanya, tetapi setelah ini masih akan ada rotasi berikutnya. Rata-rata pejabat yang dilantik mendapat promosi atau bergeser pada jenjang yang sama, tidak ada yang diturunkan pangkatnya,” ujar Agustina.
Ia menegaskan, rotasi jabatan bukan sekadar perpindahan posisi, tetapi menjadi langkah untuk membangun budaya kerja yang lebih produktif. Pemkot Semarang bahkan tengah menyiapkan sistem penilaian kinerja baru yang akan dikaitkan langsung dengan tambahan tunjangan pegawai.
“Setelah pelantikan ini kami akan menyusun sistem penilaian kinerja berbasis capaian. ASN yang mampu memenuhi target akan memperoleh tambahan tunjangan kinerja. Harapannya sistem ini bisa mulai disiapkan dalam anggaran tahun 2026,” katanya.
Selain memperkuat birokrasi, Agustina meminta seluruh pejabat baru segera beradaptasi karena Kota Semarang akan menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).
Menurutnya, suksesnya penyelenggaraan MTQ tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia di seluruh organisasi perangkat daerah.
“MTQ membutuhkan kerja sama yang sangat serius. Persiapannya bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan SDM, termasuk pelayanan bagi penyandang disabilitas yang akan menjadi bagian dari penyelenggaraan acara,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan. Agustina meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menyesuaikan program kerja dengan arah pembangunan terbaru agar tidak lagi menggunakan dokumen lama sebagai acuan.
Menurutnya, masih ditemukan sejumlah perangkat daerah yang belum sepenuhnya menyesuaikan perencanaan dengan kebijakan terbaru sehingga perlu segera dibenahi.
Dalam kesempatan itu, Agustina mengakui masih terdapat dua jabatan kepala organisasi perangkat daerah yang belum terisi secara definitif, yakni di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Ia menjelaskan, kekosongan jabatan tersebut dipengaruhi proses pensiun pejabat sebelumnya serta tahapan administrasi yang harus mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami tidak ingin terburu-buru. Pengisian jabatan harus melalui proses yang sesuai aturan agar mendapatkan pejabat yang benar-benar memenuhi syarat dan memiliki kompetensi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Joko Hartono menjelaskan rotasi kali ini melibatkan tiga pejabat eselon II yang dimutasi dan dua pejabat yang dipromosikan dari eselon III ke eselon II.
Selain itu, terdapat 20 pejabat eselon III yang mengalami promosi maupun mutasi serta 22 pejabat eselon IV yang mendapat penugasan baru, sehingga total pejabat yang dilantik mencapai 47 orang.
“Penataan personel ini merupakan bagian dari regenerasi organisasi karena ada sejumlah pejabat yang memasuki masa pensiun. Harapannya seluruh pejabat yang dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas barunya dan langsung bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Joko.
Ia memastikan seluruh pejabat yang dilantik telah memenuhi persyaratan administrasi maupun kompetensi sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Setiap pelantikan wajib memperoleh persetujuan teknis dari BKN. Tanpa persetujuan tersebut pelantikan tidak dapat dilakukan. Karena itu kami pastikan seluruh pejabat yang dilantik hari ini telah memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku,” ujarnya.
Joko menambahkan, Pemkot Semarang juga terus menyiapkan kaderisasi aparatur untuk mengantisipasi kekosongan jabatan akibat pensiun.
Menurutnya, proses tersebut dilakukan melalui pembinaan karier dan uji kompetensi sehingga pejabat yang terpilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“Kaderisasi tidak bisa dilakukan secara instan. Kami terus menyiapkan calon-calon pemimpin di setiap perangkat daerah agar ketika terjadi kekosongan jabatan, pemerintah sudah memiliki sumber daya manusia yang siap mengemban amanah,” pungkasnya. (ot/mj)
