SPMB SD Semarang Sisakan 1.646 Kursi Kosong, Disdik Pastikan Tak Ada Merger Sekolah

admin
By
admin
3 Min Read

Media Jateng, Semarang, – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang memastikan belum akan menggabungkan (merger) sekolah dasar negeri meski pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 masih menyisakan 1.646 kursi yang belum terisi.

Kekurangan peserta didik tersebut tersebar di 163 SD negeri di 14 kecamatan. Hingga berakhirnya SPMB Gelombang II, hanya Kecamatan Genuk dan Pedurungan yang seluruh sekolah dasarnya berhasil memenuhi kuota penerimaan siswa baru.

Kepala Bidang SD Disdik Kota Semarang, Aji Nur Setiawan, mengatakan jumlah kursi kosong sebenarnya sudah berkurang setelah pembukaan SPMB Gelombang II. Sebanyak 449 calon siswa baru berhasil mengisi kuota yang sebelumnya masih kosong.

“Dari sebelumnya masih ada 2.095 kursi kosong, setelah Gelombang II berkurang menjadi 1.646 kursi karena ada tambahan 449 siswa yang mendaftar,” ujarnya, Senin (29/6/2026).

Meski masih banyak sekolah yang kekurangan murid, Aji menegaskan kondisi tersebut tidak akan mengganggu proses belajar mengajar. Kegiatan pembelajaran tetap berjalan seperti biasa meski jumlah siswa dalam satu kelas tidak mencapai kapasitas maksimal.

Menurutnya, dampak yang paling dirasakan sekolah hanya pada besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik.

“Kalau satu kelas kapasitasnya 28 siswa tetapi hanya terisi delapan, pembelajaran tetap berlangsung. Hanya dana BOS yang diterima sekolah menyesuaikan jumlah murid,” jelasnya.

Disdik juga belum berencana melakukan redistribusi guru karena tenaga pendidik di jenjang SD merupakan guru kelas yang tetap dibutuhkan di setiap sekolah.

Aji mencontohkan SD Krapyak yang masih memiliki 18 kursi kosong. Meski demikian, para guru tetap menjalankan tugas mengajar seperti biasa.

Ia menambahkan, Pemkot Semarang juga belum mempertimbangkan kebijakan merger sekolah bagi SD negeri yang setiap tahun kekurangan siswa. Salah satu alasannya adalah menjaga pemerataan layanan pendidikan di setiap wilayah.

“Kalau dalam satu kelurahan hanya ada satu SD negeri, meskipun jumlah siswanya sedikit, kami belum berencana melakukan merger karena tetap harus menjaga akses pendidikan masyarakat,” katanya.

Menurut Aji, berkurangnya jumlah siswa di sejumlah SD negeri dipengaruhi perubahan demografi. Kawasan pusat kota kini dihuni lebih sedikit keluarga muda, sementara banyak masyarakat memilih tinggal di wilayah pinggiran yang harga propertinya lebih terjangkau.

Selain itu, sebagian orang tua juga memilih menyekolahkan anak di sekolah swasta yang lokasinya lebih dekat dari tempat tinggal.

“Jumlah anak usia sekolah di pusat kota terus berkurang, sementara banyak orang tua memilih sekolah swasta yang lebih dekat dengan rumah,” pungkasnya.(ot/mj)

Share This Article