SEMARANG, Mediajateng.net – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan pencegahan tindakan korupsi. Kali ini seluruh dana anggaran, dari perencanaan sampai penggunaannya akan mendapat pengawalan ketat dari Tim Pengawalan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Diyakini, pembentukan tim ini akan mempersempit langkah koruptor dan minimalisasi peluang korupsi. Wakil Kepala Kejati Jateng Sulijati menegaskan tujuan pembentukan TP4D salah satunya adalah mencegah pejabat untuk memeroleh ‘surat merah’. “Surat merah merupakan surat pemanggilan pejabat atas kasus pidana yang terjadi, dan berpotensi memenjarakan pejabat tersebut,” ucapnya, baru-baru ini.
Masalah perlindungan pejabat, lanjutnya, sudah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016. Instruksi ini mengenai upaya agar jangan sampai ada kertas merah yang mampir di instansi pejabat. Dengan begitu, pemerintah bisa konsentrasi membangun dengan anggaran yang telah disediakan. Bukan justru menikmati gelontoran dana dan pembangunan yang harusnya dinikmati masyarakat jadi terhambat.
TP4D dibentuk hanya sekadar mendampingi, namun bukan menjadi CCTV yang harus diwaspadai pejabat. Keberadaan TP4D justru dibutuhkan agar ketika melakukan perencanaan pembangunan, tidak salah langkah dan justru dianggap korupsi.
Selain itu, lahirnya TP4D juga diyakini akan mampu membantu para dinas dalam penataan penggunaan angaran. Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sri Puryono menyampaikan bahwa selama ini banyak dinas yang tidak berani menggunakan anggaran karena hati-hati dengan adanya tumpang-tindih regulasi. “Seperti Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Jateng yang sudah lima tahun ini tidak merealisasikan DAK. Katanya karena alasan tumpang tindih regulasi dari kementerian terkait. Kalau ada TP4D, mungkin bisa membantu,” bebernya. (MJ-058)
Comments are closed.