Media Jateng, Magelang – Kota Magelang sebagai wilaya terkecil di Jawa Tengah masih mencatatkan permasalahan hunian bagi warga.
Tercatat sebanyak 3.010 rumah tangga di Kota Magelang menghadapi backlog kepemilikan rumah, sementara 1.437unit rumah masuk kategori backlog kelayakan berdasarkan data sektor perumahan 2025.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kota Magelang menjalankan Program Unggulan “Hunian Nyaman” melalui tiga skema, yakni penyediaan hunian sewa, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), serta pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program tersebut menjadi bagian dari pembangunan daerah periode 2025-2030. Tiga skema yang dijalankan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, mulai dari warga yang belum memiliki rumah, masyarakat yang telah memiliki rumah tetapi kondisinya tidak layak, hingga warga yang membutuhkan dukungan untuk membangun hunian baru.
Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono mengatakan, persoalan hunian tidak dapat diselesaikan dengan satu jenis kebijakan. Intervensi pemerintah perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Bagi warga yang belum memiliki rumah, kebutuhannya berbeda dengan warga yang sudah memiliki rumah tetapi kondisinya tidak layak. Karena itu, pemerintah hadir dengan solusi yang tepat sasaran,” kata Damar, Minggu (23/8/2026).
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang Handini Rahayu menambahkan, data menjadi dasar penting dalam menentukan arah dan bentuk intervensi pembangunan perumahan.
“Data menjadi pijakan untuk memetakan persoalan, sekaligus menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Magelang adalah, menyediakan hunian sewa bagi warga yang belum mampu memiliki rumah. Saat ini, Kota Magelang memiliki tiga rumah susun dan dua kluster rumah deret sewa.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Magelang, Bowo Adrianto mengatakan, penyediaan hunian sewa menjadi salah satu solusi atas keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah layak, terutama di tengah karakter Kota Magelang sebagai wilayah perkotaan dengan lahan terbatas.
“Tidak semua persoalan perumahan harus dijawab dengan pembangunan rumah baru. Hunian sewa menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal layak dan terjangkau,” katanya.
Selain menyediakan hunian sewa, Pemkot Magelang juga menangani rumah tidak layak huni melalui program peningkatan kualitas RTLH. Bantuan bersumber dari APBD sebesar Rp15 juta per unit, terdiri atas Rp12 juta untuk material dan Rp3 juta untuk upah tukang.
Dalam kurun 2022-2023, sebanyak 1.066 unit RTLH telah ditangani. Pada 2025, pemerintah merencanakan penanganan tambahan 138 unit sehingga target kumulatif penanganan pada periode 2022-2025 mencapai 1.204unit rumah.
“Penanganan RTLH kami arahkan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah agar memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan,” ujar Bowo.
Sementara bagi masyarakat yang membutuhkan rumah baru, Pemkot Magelang menjalankan program Tuku Lemah–Oleh Omah. Melalui skema ini, masyarakat bergotong royong menyediakan lahan, sementara pemerintah memberikan dukungan pembangunan rumah.
Sebanyak 25 penerima bantuan dari komunitas eks penghuni rusun dan rumah khusus mendapatkan rumah di Kampung Sanggrahan Legok, Kelurahan Wates. Pemerintah memberikan dukungan Rp50 juta untuk pembangunan rumah dua lantai tipe 36.
Bowo mengatakan program tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam memperluas akses terhadap kepemilikan hunian.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dan gotong royong menjadi bagian penting untuk menghadirkan solusi perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.
Melalui tiga skema tersebut, Program Hunian Nyaman diarahkan untuk menjawab kebutuhan hunian berdasarkan kondisi masyarakat, mulai dari penyediaan tempat tinggal melalui skema sewa, peningkatan kualitas rumah yang tidak layak, hingga dukungan kepemilikan rumah baru.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkot Magelang menargetkan penanganan persoalan hunian tidak hanya berfokus pada pengurangan backlog, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau
