Soal Sekdes PNS Ditarik Staff Kecamatan, LSKP Jateng Sesalkan Sikap DPRD Demak

DEMAK, mediajateng.net – Sejumlah aktivis Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP) Jawa Tengah medatangi Kantor DPRD Kabupaten Demak, untuk bertemu dengan wakil rakyat dan menyampaikan aspirasi mereka terkait persoalan sekretaris desa di Demak yang diangkat menjadi PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007.

Sedianya mereka akan bertemu dengan para anggota dewan pada Rabu (27/07/2020) sesuai surat pengajuan permohonan audiensi kepada Ketua DPRD Demak yang sudah diajukan sejak tanggal 21 juli 2020, namun pertemuan tersebu gagal dilaksanakan karena pimpinan dewan sudah ada kegiatan lain. Para aktivis akhirnnya hanya bisa gigit jari dan pulang dengan kecewa.

“Kami jelas kecewa, kenapa pemberitahuan mendadak kalau tidak bisa diterima, padahal surat audiensi sudah kami kirimkan seminggu lalu. Kita sudah disini (Kantor DPRD Demak), baru dikabari bahwa Ketua DPRD Demak ada kegiatan lain dan dijadwalkan lain hari,” kata Muhammad Rifai Direktur LSKP Jateng dalam pers releasenya, Kamis (30/7/2020).

Sedianya LSKP Jateng mengajukan audiensi ke DPRD Demak karena masih ada 97 sekdes yang diangkat menjadi PNS sesuai PP 45 tahun 2007 namun sampai saat ini para sekdes tersebut masih menduduki jabatan sebagai sekdes di desanya masing-masing.

Di kabupaten lain hampir semua kepala daerah sudah melakukan penegakan aturan terkait PP 45 tahun 2007 ini dengan menarik sekdes PNS ke staff kecamatan dan kantor pemerintah daerah masing-masing.

Seperti halnya Kabupaten Sragen pada tahun 2018, sekdes PNS sudah ditarik semua dan Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 juga sudah ditarik semuanya.

“Sesuai pasal 6 ayat 3 PP 45 tahun 2007, formasi pengangkatan sekdes menjadi PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan pada tiap kecamatan. Dan di pasal 14, sekdes yang diangkat menjadi PNS berdasarkan pp ini , dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan sekdes sekurang-kurangnya 6 tahun,” ujar Rifai.

Rifai menambahkan, jika melihat dari penetapan PP 45 di tahun 2007 dan sekarang sudah memasuki tahun 2020, maka sudah selayaknya semua sekdes ditarik ke tiap-tiap kecamatan maupun kantor pemerintah kabupaten.

“Ini konteksnya bukan persoalan kurangnya tenaga PNS tapi lebih pada penegakan aturan. Jadi, sangat naif kalau ada pejabat daerah yang menyatakan tidak ada dasar hukumnya,” tutup Rifai. (Ar-MJ)