Mahkamah Agung Tolak Gugatan Kubu Moeldoko Cs, Begini Penjelasan Lengkapnya. Gambar Tangkap Layar Web Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Tolak Gugatan Kubu Moeldoko Cs, Begini Penjelasan Lengkapnya

Jakarta, mediajateng.net – Sebelumnya diberitakan bahwa kubu Moeldoko Cs menyampaikan gugatanya kepada Mahkamah Agung mengenai AD ART Parpol (Partai Demokrat) dibawah komando Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

Dalam gugatan pemohon dari kubu Moeldoko cs atas nama pemohon Muh. Isnaini Widodo, S.E., M.M., M.H., dkk. menyampaikan gugatan ke Mahkamah Agung dengan objek Termohon adalah Menteri Hukum & HAM RI bahwa AD ART Parpol termasuk peraturan perundang-undangan.

Menurut isi permohonan tersebut berisi, para pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa: karena AD ART Parpol merupakan peraturan yang diperintahkan oleh UU 2/2008 jo. UU 2/2011 (UU Parpol) dan dibentuk oleh Parpol sebagai badan hukum publik.

Pembentukan AD ART Parpol beserta perubahannya juga harus disahkan oleh Termohon, sehingga proses pembentukannya sama dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UU.

Objek permohonan baik dari segi formil maupun materiil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu: UU 2/2008 jo. UU 2/2011 (UU Parpol), UU 12/2011 jo. UU 15/2019 (UU PPP), dan Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015.

Adapun pendapat dari Mahkamah Agung seperti yang tertuang dalam PRESS RELEASE yang diterima oleh mediajateng.net pada Rabu, 10 November 2021 dengan nomer Perkara No. 39 P/HUM/2021 SPD-ISD-YMW/ME.

Dengan majelis hakim dalam perkara tersebut yaitu Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Ketua Majelis), Is Sudaryono, S.H., M.H. (Hakim Anggota), Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. (Hakim Anggota).

MA tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus objek permohonan, karena AD ART tidak memenuhi unsur sebagai suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 8 UU PPP, sebagai berikut:

– AD ART Parpol bukan norma hukum yang mengikat umum, tetapi hanya mengikat internal Parpol yang bersangkutan;

– Parpol bukanlah lembaga negara, badan atau lembaga yang dibentuk oleh UU atau Pemerintah atas perintah UU;

– tidak ada delegasi dari UU yang memerintahkan Parpol untuk membentuk peraturan perundang-undangan;

Adapun amar putusan menyatakan permohonan keberatan HUM dari Para Pemohon tidak dapat diterima yang diputuskan pada tanggal 9 November 2021. (MJ/50)