LSKP Jateng Desak Pemkab Demak Tarik Sekdes PNS ke Staf Kecamatan

DEMAK, mediajateng.net – Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah berjalan hampir enam tahun, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Demak belum melaksanakannya secara total sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya desa-desa di Demak yang sekretaris desanya diisi oleh Pegawai Negeri Sipil ( PNS ).

Muhammad Rifai Direktur Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP) Jawa Tengah, mengatakan, dalam Undang-undang Desa disebutkan bahwa sekretaris desa (Sekdes) adalah perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa dengan ketentuan persyaratan yang berlaku dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa. Akan tetapi saat ini desa-desa di Kabupaten Demak, untuk jabatan sekretaris desa masih banyak diisi oleh PNS.

“Kami melihat ini bertentangan dengan amanat undang-undang desa. Ada indikasi pembiayaran dan kesengajaan Pemkab Demak dalam menabrak undang-undang tersebut,” kata Rifai seperti dikutip dalam pers releasenya, Sabtu (25/7/2020).

Menurut Rifai , berangkat dari munculnya Peratutan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2007 tentang pengangkatan sekdes menjadi PNS, harusnya Pemkab Demak menjalankan amanat tersebut dengan menarik para sekdes yang diangkat menjadi PNS ke staf- staf kecamatan sesuai dengan pasal 6 ayat 1. Akan tetapi , yang terjadi di Kabupaten Demak justru posisi sekretaris desa yang diangkat menjadi PNS sampai detik ini masih menduduki sebagai sekretaris desa dan dikuatkan dengan Perda Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana dalam bab XVI tentang peralihan pasal 41 ayat 3 sekdes yang diangkat menjadi PNS berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2007 tetap melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangaan yang berlaku. Dan dalam penjelasan ayat 3 tersebut sekdes yang PNS tetap menjalankan tugas sebagai perangkat desa sampai akhir masa jabatannya.

“Ini kan aneh, di PP nomor 43 tahun 2014 yang sudah mengalami perubahan dua kali tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa di bagian kedua masalah perangkat desa diatur dalam pasal 61 sampai 69,” ujar Rifai

Rifai menyebutkan dalam pasal 61 ayat 1 perangkat desa terdiri dari salah satunya sekretariat desa dan pasal 62 ayat 1 sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa. Di pasal 65 ayat 1 perangkat desa diangkat dari warga sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada. Dan di pasal 66, pengangkatan perangkat desa oleh kades dan ditetapkan dengan SK kepala desa.

Di pasal 67 ayat 1 PNS kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Sedangkan ayat 2 dalam hal PNS kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

“Dan perlu diingat bahwa sekdes yang diangkat menjadi PNS sesuai PP 45 Tahun 2007, ketika ingin menjadi perangkat (sekdes) kembali tetap mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Rifai.

Menyikapi kondisi tersebut, sambung Rifai, LSKP Jateng mendesak Pemkab Demak untuk segera menegakkan peraturan yang ada sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 2007, ketika sekdes diangkat menjadi PNS agar ditempatkan kedalam staf kecamatan.

Kemudian hapus pasal 41 ayat 3 di bab peralihan Perda Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa karena bertentangan dengan isi pokok perda ini di pasal 22 dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya yakni UU Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 43 Tahun 2014 yang mengalamai perubahan dua kali dan PP Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Sekdes menjadi PNS.

“Total sekdes PNS di Demak ada sekitar 90 orang. Mereka harus ditarik ke kecamatan,” tutup Rifai. (Ar-MJ)