Banjarnegara, MediaJateng.Net – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara terus melakukan pemantauan intensif terhadap wilayah Kecamatan Pejawaran dan Kecamatan Pagentan.
Langkah ini dilakukan menyusul kembali terjadinya gerakan tanah susulan di beberapa desa terdampak.
Kedua wilayah tersebut sebelumnya telah ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana sejak 29 Oktober 2025, menyusul meningkatnya aktivitas gerakan tanah di sejumlah titik.
Analis Kebencanaan BPBD Banjarnegara, Junaedi, mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih menunggu perkembangan kondisi lapangan karena penanganan efektif untuk bencana gerakan tanah baru dapat dilakukan pada musim kemarau.
“Di saat hujan turun terus-menerus, apalagi dengan intensitas tinggi, penanganan difokuskan pada langkah antisipatif untuk menghindari korban jiwa. Bantuan terpal dan logistik sudah dikirim ke wilayah terdampak serta warga yang mengungsi,” ujarnya, Senin (3/11/2025), saat melakukan kajian kebencanaan di lapangan.
Selain bantuan darurat, pemerintah juga tengah menyiapkan upaya penguatan lahan dengan pembuatan bronjong serta alternatif relokasi warga bila kondisi semakin memburuk.
Namun, menurut Junaedi, langkah-langkah tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Sebagai langkah kewaspadaan, BPBD Banjarnegara mengimbau para camat, kepala desa, dan perangkat desa di wilayah terdampak untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama saat hujan deras turun.
“Kami minta warga di Desa Penusupan, Ratamba, dan Karekan jangan tidur saat hujan deras. Cermati kondisi lingkungan sekitar, dan bagi yang rumahnya sudah terancam, segera mengungsi untuk menghindari korban jiwa,” tegas Junaedi.
Lokasi Baru dan Dampak Kerusakan
Di Kecamatan Pagentan, dilaporkan muncul lokasi baru gerakan tanah di Desa Karanggondang.
Akibatnya, satu rumah rusak berat dan penghuninya terpaksa mengungsi ke rumah saudara, sementara tiga rumah lainnya mengalami rusak sedang.
“Total ada sekitar 30 rumah, termasuk kantor desa dan gedung TPQ, yang mengalami retak-retak. Bahkan rumah kepala desa dalam kondisi retak dan miring, sehingga penghuninya juga harus mengungsi saat hujan deras,” terang Junaedi.
Sementara itu, di Desa Ratamba, faktor drainase yang kurang tertata serta keberadaan sesar aktif menjadi penyebab utama pergerakan tanah berulang.
Kondisi ini membuat berbagai upaya penanganan harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
“Di wilayah ini ada jalan provinsi yang rusak akibat gerakan tanah sebelumnya. Jalan mengalami patahan dan terangkat dari konstruksinya. Badan Geologi merekomendasikan relokasi jalan karena posisinya tepat di atas sesar aktif. Meski warga masih menggunakannya, bila sesar aktif kembali bergerak, semua upaya perbaikan akan sia-sia,” imbuhnya.
Upaya Penanganan di Penusupan
Untuk Desa Penusupan, pemerintah telah melakukan penanganan darurat pada badan jalan provinsi yang amblas di depan Kantor Balai Desa. Tindakan dilakukan dengan pembuatan tanggul pengaman dan pengurukan badan jalan.
Adapun untuk jalan desa dan kawasan permukiman yang terdampak, pemerintah tengah mengupayakan bantuan dana untuk pembangunan bronjong di Sungai Bojong, yang menjadi arah utama pergerakan tanah.
“Pemerintah melalui BPBD sedang mengupayakan penanganan dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, bantuan swasta, Provinsi, hingga Pemerintah Pusat,” pungkas Junaedi.
Kepala Desa Penusupan, Budi Indarto, menambahkan bahwa pihak desa juga telah melakukan sejumlah upaya menggunakan dana desa, termasuk pembangunan bronjong di tepi Sungai Bojong yang membutuhkan anggaran besar.
“Syukurlah, kami mendapat bantuan bronjong dari BBWSO. Dampaknya cukup terasa, gerakan tanah berkurang dan keretakan rumah warga menurun. Meski begitu, masih ada empat titik lain yang perlu dipasangi bronjong agar gerakan tanah benar-benar berhenti,”
jelas Budi.***
