Media Jateng, Temanggung — Sejumlah kiai di Jawa Tengah meminta pemerintah menjaga netralitas menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Mereka mengingatkan agar kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, maupun aparat negara tidak digunakan untuk memengaruhi pilihan peserta Muktamar NU.
Pernyataan tersebut disampaikan KH M. Furqon, Rais Syuriyah PCNU Temanggung, yang mewakili sejumlah kiai di Jawa Tengah. Mereka berharap pemerintah memberikan ruang kepada NU untuk menjalankan proses internal organisasi secara mandiri.
“Kami berharap pemerintah tidak cawe-cawe. Muktamar adalah rumah tangga Nahdlatul Ulama. Biarkan para kiai, pengurus wilayah dan cabang menentukan sendiri siapa yang mereka percaya memimpin NU,” kata KH M. Furqon.
Menurut dia, pemerintah cukup menjadi mitra dan sahabat NU. Pemerintah tidak perlu masuk terlalu jauh dalam kontestasi internal menjelang Muktamar.
Seruan tersebut muncul di tengah informasi mengenai sejumlah pertemuan, undangan, dan komunikasi antara pejabat pemerintah dengan pengurus NU menjelang Muktamar Ke-35.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberatan Rais PCNU Garut terkait undangan Gubernur Jawa Barat kepada sejumlah Rais PCNU menjelang Muktamar.
Menurut para kiai, hubungan antara NU dan pemerintah merupakan hal yang positif selama berada dalam kerangka kepentingan umat dan bangsa.
Namun, hubungan tersebut dinilai tidak boleh berubah menjadi penggunaan kekuasaan untuk mendukung atau menjatuhkan kandidat tertentu.
“Kementerian adalah alat negara, bukan alat kandidat. Aparat adalah alat negara, bukan alat kontestasi. Anggaran, fasilitas, jabatan dan kewenangan pemerintah juga bukan instrumen untuk mengarahkan suara Muktamirin,” kata Rais Syuriyah PCNU Kota Tegal, Kiai Misbah.
Para kiai juga meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh jajaran pemerintahan menjaga netralitas dalam proses Muktamar NU. Menurut mereka, sikap pemerintah penting untuk menjaga marwah Muktamar sebagai forum tertinggi NU.
Muktamar diharapkan menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar berasal dari pilihan para Muktamirin, bukan karena pengaruh kekuatan di luar organisasi.
“Kami percaya Presiden mempunyai kepentingan agar NU tetap besar, mandiri dan bermartabat. Justru karena itu, kami berharap Presiden mengingatkan seluruh pembantunya: jangan membawa kementerian, fasilitas pemerintah ataupun jaringan kekuasaan masuk terlalu jauh ke gelanggang Muktamar,” ujarnya.
Para kiai menilai potensi intervensi tidak hanya berupa campur tangan secara langsung.
Menurut mereka, pengondisian juga dapat muncul melalui berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan menjelang Muktamar.
Hal itu antara lain undangan pejabat, pemberian fasilitas secara selektif, tekanan birokrasi, pengerahan jaringan pemerintahan, hingga keterlibatan aparat yang dapat menimbulkan persepsi keberpihakan.
Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Semarang, KH Fauzan, meminta pejabat publik lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan yang melibatkan pengurus NU menjelang Muktamar.
“Sekalipun dilakukan dengan alasan silaturahmi, momentumnya harus dijaga. Sepuluh hari menjelang Muktamar tentu berbeda dengan hari-hari biasa,” katanya.
Menurut dia, pejabat pemerintah perlu menjaga agar aktivitas mereka tidak menimbulkan persepsi sedang mengarahkan pilihan organisasi.
Muktamar Ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pesantren Tambakberas, Jombang. KH M. Furqon mengatakan forum tersebut seharusnya menjadi momentum bagi NU dan pemerintah untuk menunjukkan kedewasaan dalam menjaga batas antara organisasi masyarakat sipil dan kekuasaan negara.
Menurut dia, meminta pemerintah tidak ikut dalam kontestasi internal NU bukan berarti NU bersikap anti-pemerintah. Sebaliknya, NU tetap dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, ekonomi umat, kehidupan keagamaan hingga penguatan masyarakat.
“NU tidak ingin berhadap-hadapan dengan pemerintah. Kita ingin bergandengan tangan membangun bangsa. Tetapi bergandengan tangan bukan berarti pemerintah menentukan isi rumah tangga NU,” tegasnya.
Para kiai juga mengingatkan seluruh kandidat dan tim pendukung agar tidak menyeret institusi negara ke dalam persaingan Muktamar NU. Menurut KH M. Furqon, setiap kandidat seharusnya mencari dukungan dengan menawarkan gagasan, rekam jejak, dan program kepada para kiai serta pengurus NU.
“Kalau ingin mendapatkan mandat, datanglah kepada para kiai, PW dan PC. Sampaikan gagasan, rekam jejak dan program. Jangan berlomba mencari dukungan kekuasaan. Yang diperebutkan adalah kepercayaan warga NU, bukan restu birokrasi,” ujarnya.
Ia berharap Muktamar Ke-35 NU dapat berlangsung secara terbuka dan bermartabat.
Proses pemilihan kepemimpinan NU diharapkan terbebas dari tekanan, transaksi kekuasaan, maupun campur tangan pihak luar.
“Biarkan Muktamar menjadi milik NU. Pemerintah menjaga keamanan dan kelancaran penyelenggaraan, bukan menentukan arah pilihan. Siapa pun yang menang harus lahir dari kehendak Muktamirin. Dengan begitu, yang menang bukan hanya seorang calon Ketua Umum, tetapi marwah Nahdlatul Ulama,” pungkasnya. (ot/mj)
