Media Jateng, Semarang– Beredar kabar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) berhenti siaran. Kepala LPP RRI Semarang pastikan kabar itu tidak benar.
Kepala LPP RRI Semarang Atik Hindari, menegaskan sebagai salah satu radio milik pemerintah RRI Semarang tetap mengutamakan pelayanan public melalui siaran yang berkualitas.
Kepala LPP RRI Semarang menambahkan baik di Programa 1, 2 dan 4 ditengah isu efisiensi anggaran yang santer diberitakan RRI tetap beroperasi secara normal.
Pihaknya menyebut tetap berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah terkait dengan efisiensi anggaran. Meskipun diakui ada dampak namun hal itu tidak terlalu signifikan dan dapat diatasi dengan baik.
“Saat ini kami tetap menyiarkan Pro 4 RRI melalui streaming dan RRI Digital, sesuai dengan tantangan jaman saat ini yang serba digital,” jelasnya, menjawab pertanyaan media, Senin 10 Februari 2025.
Kepala LPP RRI Semarang mengatakan siaran pro 4 RRI Semarang tetap dapat dinikmati melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.
Hal ini sejalan dengan perkembangan zaman, untuk mengoptimalkan penggunaan tehnologi digital dalam menekan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas siaran.
“Kalau soal tidak siaran (Pro 4) itu tidak benar, kami tetap siaran. Kan sudah lama kita itu siaran di jalur terrestrial frekuensi radio dan streaming,” imbuhnya menjawab isu berhentinya siaran RRI.
Kepala LPP RRI Semarang mengatakan langkah efisiensi yang dilakukan Pemerintah Presiden Prabowo menurutnya tidak menjadi kendala besar dalam operasional RRI Semarang khususnya.
Justru dibalik itu, lanjutnya, ini akan menjadi pecut kreativitas bagi angkasawa angkawati RRI berinovasi ditengah keterbatasan anggaran.
Baca juga: Prabowo Tak Khawatir Pihak Kontra Anggaran Dihemat: Uang itu untuk Rakyat
Ditanya soal pengurangan pegawai pengisi siaran, Atik sapaan akrabnya, mengatakan tidak melakukannya. Ia menyebut masih ada alokasi anggaran untuk membayar para pengisi siaran, yang menjadi skala prioritas.
Jadi RRI Semarang tetap siaran sesuai tupoksi secara optimal.
“Sangat tidak bijak disaat seperti ini, saya melakukan penghentian kontrak kerja. Tidak perlu gusar, karena ini (efisiensi) dialami oleh semua Kementerian/Lembaga dan memang kita mesti mendukung kebijakan Pemerintah dalam memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif,” pungkasnya.(Wahyu/ Media Jateng)
