Sekdes PNS Ajukan Judicial Review Perbup Demak, Ada Apa ?

Demak,mediajateng.net – Sejumlah Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendatangi kantor Pengadilan Negeri Demak,Jumat (25/5/2022).

Kedatangan mereka untuk mensuport tim kuasa hukum Karman Sastro & Partner yang mendaftarkan Judicial Review Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Sukarman,SH.MH.Managing Karman Sastro & Partner menuturkan, sebenarnya ada 93 Sekdes yang berstatus PNS di Kabupaten Demak, namun hanya 30 Sekdes yang memberikan kuasa. Sementara Sekdes PNS lainnya tetap mensuport Judicial Review ini.

“Karena jika Judicial Review dikabulkan oleh Mahkamah Agung,maka 93 Sekdes ini turut sebagai penerima manfaat,”katanya.

Karman sapaan akrabnya menambahkan, ada dua alasan melakukan Judicial Review perbub ini, yaitu alasan formil dan alasan materiil. Alasan formilnya, Perbub itu dibuat dan disahkan karena tidak mempertimbangkan alasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Perbub ini berangkat dari Surat Edaran Mendagri No 141/13552/59 tentang penempatan PNS yang menjabat PNS, bukan dibuat karena mandat Undang-Undang diatasnya.

“Wong Perda Nomor 8 Tahun 2020 yang menjadi payung daerah untuk mengatur hal ini belum berubah, Perbub kok berubah,”ujarnya.

Sedangkan alasan materiil salah satunya adalah ketidaktegasan terhadap mekanisme sangsi terhadap kepala desa yang tidak melantik Sekdes PNS yang pensiun menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Ini jelas bertentangan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2020  dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ini yang disebut dengan ketidakpastian hukum yang dialami oleh Sekdes PNS,” jelasnya.

Secara tegas Karman mengharapkan Bupati Demak untuk patuh dan menghormati proses hukum Judicial Review yang sedang dilakukan.

“Jangan sampai langsung menerapkan Perbub ini dengan menarik Sekdes PNS ke Organisasi Perangkat Daerah bidang lainnya,”pintanya.

Misbakhul Munir, SH.MH kuasa hukum lainnya menambahkan, Judiscial Review terdaftar dengan register perkara Nomor 1P/Hum/2022/PN.Dmk. Dan rencananya akan di kirim oleh Pihak Pengadilan Negeri  Demak ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Senin (30/5/2022).

“Mudah-mudahan pengadilan masih berwarna putih, simbol kesucian untuk mendapatkan keadilan bagi Sekdes,” harapnya. (MJ/60)