LSM Laporkan Dugaan Gratifikasi PT. Armada Hada Graha

SEMARANG, Mediajateng.net,- LSM yang menamakan diri Aliansi Pengkajian Hukum dan Kebijakan Publik (APHKP)  Jawa Tengah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi PT. Armada Hada Graha (AHG) Magelang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Menurut Ketua LSM APHKP Jateng, Soeroto Cakrawinata, dari data yang berhasil dikumpulkan dilapangan, pihaknya menemukan adanya dugaan pembelanjaan fiktif material pasir, yang diduga hasilnya digunakan untuk memberikan fee kepada sejumlah pejabat negara, mulai dari kepala daerah hingga kepala dinas.

“Nilainya fantastis. Totalnya mencapai Rp52 Milyar. Jumlah itu adalah pembelanjaan material pasir dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Total pekerjaan proyek berasal dari 6 wilayah kabupetan/kota,” ungkapnya kemarin.

Tujuh lokasi proyek itu yakni di Dinas PUPR Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Boyolali, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang dan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah.

Soeroto menjelaskan, modus pembelanjaan fiktif tersebut yakni belanja material pasir itu tidak pernah diterima oleh depo PT. AHG yang dituju. Dan juga diindikasikan fiktif karena si penerima pembayaran material tersebut adalah karyawan PT. AHG sendiri.

“Memang ada beberapa bukti kas keluar yang kemudian nama penerima pembayaran dihapus dan diganti seolah-olah penerima adalah supplier material. Tapi upaya itu tidak berhasil karena ketika diterawang kelihatan tulisan asli nama penerima yang sebenarnya,” bebernya.

Pihaknya mengakui memang tidak ada kerugian dari PT. AHG namun dengan dugaan pembelanjaan fiktif itu tentunya akan mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang berpotensi merugikan negara.

“Karena patut diduga dengan praktek belanja fiktif itu maka uang yang tidak dibelanjakan itu digunakan untuk memberi gratifikasi kepada pejabat yang terlibat dalam proyek tersebut,” katanya yakin.

Lebih lanjut Soeroto menambahkan, pihaknya meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah segera menindaklanjuti laporan tersebut. Dugaan gratifikasi dan tindak pidana korupsi itu kata dia, akan merugikan rakyat bila tidak ditangani secara serius.

“Kami menyampaikan laporan pada tanggal 6 Agustus 2018. Lengkap dengan data terlampir hasil dari investigasi dilapangan. Mohon ditindaklanjuti. Kasihan rakyat bila harus menerima hasil pembangunan yang kurang maksimal,” tambahnya.

Staf bagian persuratan Kejati Jateng, Lucky, menerima berkas pengaduan atau laporan dari LSM APHKP Jateng dan langsung ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada Kepala Kejati Jateng.