DPD Papdesi Jateng Dukung Kebijakan dan Program Pemerintah Secara Mutlak

SRAGEN, mediajateng.net – DPD Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Provinsi Jawa Tengah mendukung sepenuhnya apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah pusat.

Sebagai wadah bagi kepala desa dan perangkat desa, Papdesi yang diakui secara legal formal di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional selama ini selalu mendukung program kerja pemerintah secara mutlak .

“Kepala desa sebagai kepanjangan pemerintah sudah selayaknya mendukung kebijakan dan program-program pemerintah,” kata Bambang Untoro Sekretaris Papdesi Jateng usai Rapat Koordinasi Papdesi di Sragen. Senin (21/7/2020).

Bambang menambahkan, apapun program kerja pemerintah, Papdesi Jateng senantiasa mensupport bersama-sama. Tidak ada kata memusuhi maupun menentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sebab program dan kebijakan tersebut tentunya baik untuk rakyat Indonesia termasuk bagi pemerintah desa.

“Sekali lagi kami tegaskan bahwa Papdesi Jateng selalu mendukung pemerintah dengan program-programnya, apapun itu,” ujar Bambang yang juga Kepala Desa Wonokerto Kecamatan Karangtengah Demak.

Sementara itu, terkait polemik dana desa yang masih saja bergulir seiring dengan terbitnya UU nomor 2 tahun 2020 yang dianggap ‘mencabut’ dana desa, Bambang menyatakan bahwa asumsi dana desa akan dihentikan adalah tidak benar.

Menurutnya, dana desa masih ada dan sudah disampaikan oleh menteri desa. Perpu 1 tahun 2020 yang sudah berubah ke Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 itu dibuat sebagai payung hukum pengalihan anggaran untuk situasi dan kondisi khusus (pandemi Covid-19) dan tidak merubah keberadaan dana desa.

“Keberadaan undang-undang tersebut (UU Nomor 2 tahun 2020) sama sekali tidak ada kalimat pencabutan dana desa. Dana desa itu adalah hak pemerintah desa sesuai amanah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014,” ujarnya.

“Hasil rakor di Sragen, DPD Papdesi Jateng tetap solid dan kompak mendukung semua program pemerintah, karena kita semua yang tergabung di Papdesi adalah kepala desa dan perangkat desa yang masih aktif dan menjabat, jadi sudah kewajiban bagi kita semua anggota Papdesi untuk selalu memgawal kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi, maupun kabupaten,” tutupnya. (Ar-MJ)